Hand Out Hutan Kemasyarakatan (HKm)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 37/Menhut-II/2007

TENTANG

HUTAN KEMASYARAKATAN

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (8), dan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan;

Pasal 1

Hutan kemasyarakatan :

hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pemberdayaan Masyarakat setempat :

Peningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat SDH secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan Negara :

hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Masyarakat setempat :

kesatuan sosial terdiri dari WNI yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Kawasan hutan :

wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Areal kerja hutan kemasyarakatan :

satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.

Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan :

pencadangan areal

kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.

Fasilitasi :

upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.

Kawasan Pengelolaan Hutan :

wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) :

izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan

(IUPHHK HKm ) : izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.

Pemanfaatan kawasan :

kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan :

kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu :

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu :

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemungutan hasil hutan kayu :

kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.

Pemungutan hasi hutan bukan kayu :

kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.

Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) :

tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif.

Rencana Kerja IUPHKm :

rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.

Rencana Kerja IUPHHK HKm :

rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam hutan kemasyarakatan.

Azas HKm :

a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;

b. musyawarah-mufakat;

c. keadilan.

Untuk melaksanakan azas tsb, digunakan  Prinsip, yaitu

  1. a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  2. b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil
  3. c. kegiatan penanaman;
  4. d. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman
  5. e. budaya;
  6. f. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  7. g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
  8. h. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  9. i. adanya kepastian hukum;
  10. j. transparansi dan akuntabilitas publik;
  11. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Maksud HKm :

Pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Tujuan HKm :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Ruang lingkup pengaturan HKm :

a. penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;

b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan;

c. hak dan kewajiban;

d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;

e. sanksi;

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

Areal Kerja HKm :

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Ketentuan areal tsb. Adalah :

a. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan

b. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan izin kepada :

a. Gubernur, pada areal kerja HKM lintas kabupaten/kota;

b. Bupati/Walikota, yang ada dalam wilayah kewenangannya.

Permohonan dilengkapi dengan :

  • Sketsa areal kerja yang dimohon
  • Surat Keterangan Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat    dari Kepala Desa.

Sketsa areal kerja antara lain memuat :

informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batasbatas

yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.

Berdasarkan permohonan dimaksud selanjutnya :

  1. Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri setelah diverifikasi oleh tim yang dibentuk Gubernur atau Bupati/Walikota.
  1. Pedoman verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota  selambat-lambatnya satu bulan setelah berlakunya Permen ini.

Verifikasi pada butir (a) dilakukan sbb :

  1. a. Verifikasi dilakukan oleh tim yg ttd unsur Dinas Prov. atau unsur Dinas Kab. /Kota yang diserahi kewenangan bidang Kehutanan.

  1. b. Tim tsb. dapat didampingi oleh para pihak terkait terutama LSM yang menjadi fasilitator.

  1. c. Verifikasi dilakukan atas dasar kesesuian dengan rencana pengelolaan yang telah disusun oleh KPH atau pejabat yang ditunjuk.

  1. d. Tim melengkapi hasil inventarisasinya dengan data dasar masyarakat dan data potensi kawasan.

  1. e. Verifikasi antara lain meliputi : keabsahan surat Kepala Desa serta kesesuaian areal untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan.

Berdasarkan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi

maka :

  1. a. Tim verifikasi dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau
  2. b. sebagian permohonan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.
  3. c. Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada butir
  4. d. (a), tim verifikasi melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
  5. e. Terhadap permohonan yang diterima untuk seluruh atau sebagian
  6. f. sebagaimana butir (a) tim verifikasi menyampaikan rekomendasi
  7. g. kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil verifikasi,

Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan

dilengkapi dengan :

peta lokasi calon areal kerja HKm dengan skala paling kecil 1 : 50.000, berdasarkan peta dasar yang tersedia (peta rupa bumi),

deskripsi wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, data sosial ekonomi dan potensi kawasan hutan, yang diusulkan.

Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh

tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup

Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan

Planologi Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagai koordinator Tim Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen

Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

Verifikasi meliputi :

kepastian hak atau ijin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

Berdasarkan hasil verifikasi tsb, tim verifikasi dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.

Terhadap usulan yang ditolak maka tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian maka Menteri menetapkan areal kerja HKm.

PERIZINAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Perizinan dalam HKm dilakukan melalui tahapan :

a. Fasilitasi; dan

b. pemberian izin.

Fasilitasi bertujuan untuk:

  1. a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola
  2. b. organisasi kelompok;
  3. c. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin.
  4. d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun
  5. e. rencana kerja pemanfaatan HKm;
  6. f. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
  7. g. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
  8. h. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;
  9. i. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

(2) Jenis fasilitasi meliputi:

a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.

b. pengajuan permohonan izin

c. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.

d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.

e. pendidikan dan latihan

f. akses terhadap pasar dan modal

g. pengembangan usaha.

(3) Fasilitasi dalam ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah Kab./Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

(4) Pelaksanaan fasilitasi pada ayat (3) dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:

a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;

b. lembaga swadaya masyarakat;

c. lembaga keuangan;

d. Koperasi; dan

e. BUMN/BUMD/BUMS.

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat melakukan

fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat

dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Pemberian Izin

Pasal 13

1)     IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

2)     IUPHKm pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Pasal 14

IUPHKm dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan kpd kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja HKm dengan surat Keputusan Menteri.

Pasal 15

IUPHKm yang berada pada:

a. hutan lindung, meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan;

3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

b. hutan produksi meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. penanaman tanaman hutan berkayu

3. pemanfaatan jasa lingkungan;

4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

5. pemungutan hasil hutan kayu; dan

6. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan kawasan hutan lindung dalam Pasal 15 huruf a angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. budidaya pohon serbaguna;

f. budidaya burung walet;

g. penangkaran satwa liar;

h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan hutan lindung dalam Pasal 15 huruf a angka 2, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. wisata alam;

c. perlindungan keanekaragaman hayati;

d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

e. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan

usaha: rotan; bambu; madu; getah;  buah; atau  jamur;

Pasal 17

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dalam Pasal 15 huruf b angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa; dan

f.  budidaya sarang burung walet.

(2) Penanaman tanaman hutan berkayu dalam Pasal 15 huruf b angka 2, dalam hutan produksi, dapat berupa:  tanaman sejenis; dan tanaman berbagai jenis.

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dalam Pasal 15 huruf b angka 3, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

b. pemanfaatan jasa aliran air;

c. pemanfaatan air;

d. wisata alam;

e. perlindungan keanekaragaman hayati;

f. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan

b. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

(4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan produksi alam, antara lain berupa pemanfaatan:

  1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  1. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

(5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan  produksi tanaman, antara lain berupa pemanfaatan:

  1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  1. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

(6) Pemungutan hasil hutan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 5 dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 6 dalam hutan produksi, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin.

Pasal 18

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam HKm dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dilakukan secara terintegrasi dalam pola wanatani (agroforestry) dengan stratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Pasal 19

Berdasarkan penetapan areal kerja HKm dan fasilitasi, maka :

  1. Gubernur, pada areal kerja HKm lintas kab,/kota memberikan IUPHKm dengan tembusan Menteri Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH.
  1. Bupati/Walikota, pada areal kerja HKm kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan, Gubernur, dan Kepala KPH;

Pasal 20

  1. Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan melanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diberikannya izin.
  1. IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

IUPHHK HKm

Pasal 21

1)     Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi kepada Menteri.

2)     Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima atau menolak.

3)     Terhadap permohonan yang ditolak Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.

4)     Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mengeluarkan IUPHHK HKm.

5)     Menteri dapat menugaskan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.

Pasal 22

  1. IUPHHK HKm hanya pada hutan produksi.
  1. IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan utk kegiatan pemanfaatan

hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

Hak Pemegang IUPHKm

Pasal 23

Pemegang IUPHKm berhak:

a. mendapat fasilitasi

b. memanfaatkan hasil hutan non kayu,

c. memanfaatkan jasa lingkungan

d. memanfaatkan kawasan

e. memungut hasil hutan kayu

Hak Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 24

1)     Pemegang IUPHHK HKm berhak:

  1. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya untuk jangka waktu 1 tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan IUPHHK HKm.
  1. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya sesuai dengan rencana operasional.
  1. Mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

Pasal 24

2)     Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dan dalam areal IUPHKm masih terdapat tanaman yang akan ditebang, maka pemegang IUPHKm dapat mengajukan permohonan IUPHHK HKm yang baru.

Kewajiban Pemegang IUPHKm

Pasal 25

Pemegang IUPHKm wajib :

a. melakukan penataan batas areal kerja;

b. menyusun rencana kerja;

c. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;

d. membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;

e. menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan

kepada pemberi izin.

Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 26

Pemegang IUPHHK HKm wajib :

a. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

b. menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya

izin;

c. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu;

d. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan

kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak

menebang pohon yang bukan hasil tanaman).

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan

tanaman.

f. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada

pemberi izin.

Rencana Kerja

Pasal 27

(1) Rencana Kerja HKm dalam Pasal 25 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKm dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Jenis rencana kerja dalam hutan kemasyarakatan terdiri dari:

a. Rencana Umum; dan

b. Rencana Operasional.

(3) Penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam HKm dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi

oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain.

(4) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberi

izin atau pihak lain.

(5) Rencana Umum disahkan oleh :

a. Gubernur, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan lintas

Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kerjanya;

b. Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kerjanya.

(6) Rencana Operasional disahkan oleh :

a. Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah

kerjanya;

b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kerjanya.

(7) Rencana umum dan rencana operasional disampaikan kepada pemerintah

daerah dan pemberi izin sebagai bahan untuk pengendalian.

Rencana Umum

Pasal 28

  1. Rencana umum HKm dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pemanfaatan HKm yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi, ekologi dan sosial.
  1. Rencana umum pada ayat (1) memuat penataan hutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan atas areal kerja setiap anggota kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemanfaatan, rencana perlindungan yang disusun dan dipahami oleh kelompok masyarakat penyusunnya.
  1. Rencana umum disusun oleh kelompok atau gabungan kelompok pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk satu periode jangka waktu izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
  1. Dalam penyusunan rencana umum pengelolaan hutan, masyarakat dapat meminta fasilitasi dari pemerintah daerah dan pemberi izin atau pihak lain.

Rencana Operasional

Pasal 29

Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang

memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang

akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin

dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu pada Rencana

Umum.

Rencana Kerja IUPHHK HKm

Pasal 30

(1) Dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu disusun rencana kerja IUPHHK

HKm.

(2) Rencana kerja IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan rencana operasional yang memuat rencana pemanfaatan kayu

yang meliputi luas dan volume dalam waktu tertentu.

Pelaporan

Pasal 31

1)     Pemegang IUPHKm dan IUPHHK HKm menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 , kepada pemberi izin:

  1. Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota;dan atau
  1. Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri;dan/atau
  1. Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

2)     Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam

satu tahun.

3)     Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang memuat antara lain:

a.  rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:

– tata batas areal kerja;

– penanaman;

– pemeliharaan;

– pemanfaatan; dan

– rencana perlindungan;

b.  kendala dalam pelaksanaan:

– teknis; dan

– administrasi;

c.  tindak lanjut.

PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN

Perpanjangan Izin

Pasal 32

Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Gubernur atau

Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir.

Hapusnya Izin

Pasal 33

(1) IUPHKm hapus, apabila :

  1. jangka waktu izin telah berakhir;
  2. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada
  3. pemegang izin;
  4. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;
  5. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;
  6. secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak;

(2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu

diaudit oleh pemberi izin.

(3) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban

finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh

pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin

terselenggaranya pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang efektif sesuai

tujuan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

a. pedoman;

b. bimbingan;

c. pelatihan;

d. arahan; dan/atau

e. supervisi

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. monitoring; dan/atau

b. evaluasi.

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau

Bupati/Walikota;

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;

(3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemegang izin:

a. Menteri, menyusun pedoman penyelenggaraan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan, melakukan monitoring dan evaluasi;

b. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring,

dan evaluasi;

c. Bupati/Walikota, melakukan fasilitasi sebagaimana tersebut pada

pasal 12 melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi

secara partisipatif.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan

pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan perbaikan terhadap kebijakan

hutan kemasyarakatan.

Pembiayaan

Pasal 37

Pembiayaan untuk penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat bersumber

dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

SANKSI

Pasal 38

(1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap

Pemegang izin usaha dalam Hutan kemasyarakatan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26

(2) Sanksi berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin usaha

dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 .

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:

a.Terhadap kegiatan hutan kemasyarakatan yang sudah mendapatkan

izin sementara berdasarkan ketentuan peraturan sebelum peraturan

Menteri Kehutanan ini, dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk

oleh Menteri.

b. Berdasarkan evaluasi, Bupati/Walikota menetapkan izin usaha

pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau membatalkan izin

sementara.

c. Terhadap izin sementara yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota,

selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuai

ketentuan Peraturan ini.

d. Areal hutan kemasyarakatan yang pernah ditetapkan sebagai areal

kerja proyek pembangunan hutan kemasyarakatan dan areal kerja

social forestry yang tercantum dalam Rencana Teknik Social Forestry,

ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri

setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

e. Terhadap areal kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilakukan

proses pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihak lain

berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, SK

Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 dan SK Menhut No. 31/Kpts-

II/2001, ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan oleh

Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

f. IUPHHK HKm pada areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana

butir a dan d diberikan kepada koperasi masyarakat setempat

pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dalam

hutan produksi.

g. Terhadap kawasan hutan yang pernah diusulkan sebagai areal

kegiatan hutan kemasyarakatan oleh Bupati/Walikota, dilakukan

evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

h. Berdasarkan hasil evaluasi kawasan hutan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada huruf g, Menteri dapat menetapkan

areal kerja hutan kemasyarakatan.

i. Terhadap areal yang pernah dicadangkan oleh Kakanwil sebagai areal

hutan kemasyarakatan berdasarkan SK 677/Kpts-II/1998 dievaluasi

oleh Tim yang dibentuk Menteri untuk ditetapkan sebagai areal kerja

hutan kemasyarakatan.

(2) Setelah Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota

memberikan IUPHKm sesuai ketentuan peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang

Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan/atau Di sekitar Hutan

Dalam Rangka Social Forestry, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2007

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: