Hand out HTR

HAND OUT

HUTAN TANAMAN RAKYAT

I. PENGERTIAN/DEFINISI

HTR : adalah hutan tanaman yang di bangun oleh kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur yang menjamin kelestarian sumber daya hutan.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

• HTR Merupakan Upaya :

1. Pengentasan kemiskinan

2. Membuka lapangan kerja baru

3. Peningkatan kontribusi sektor Kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

\

• HTR Memberikan Akses Kepada Masyarakat Untuk :

1. Memperoleh pengakuan secara hukum dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HP

2. Memperoleh pinjaman dana pembangunan HTR

3. Memperoleh jaminan pasar melalui penetapan harga dasar

III. DASAR HUKUM

• PERATURAN PEMERINTAH No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Serta Pemanfaatan Hutan

• PERMENHUT NO.P.23/Menhut –II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR

• PERMENHUT No. P.5/Menhut – II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut – II/2007 tentang Tata cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman

• PERMENHUT No. P.9/Menhut – II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR;

• PERMENHUT No. P.62/Menhut – II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.

• Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.06/VI-BPHT/2007, tentang Perubahan Peraturan Dirjen BPK No. P.06/VI-BPHT/2007, tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

IV. PRINSIP HTR

• Dibangun secara MANDIRI.

• Bersifat PADAT KARYA;

• Ada legalitas.

V. SASARAN PROGRAM HTR

• Masy. Di dalam dan atau di sekitar hutan ad. Kesamaan tergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, pengaturan tata tertib kehidupan bersama.

• Kawasan HP yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak lain, diutamakan dekat industri, pencadangan arealnya telah ditetapkan oleh Menhut.

• Kegiatan : fasilitasin oleh pemerintah/Pemda berupa legalias, penguatan kelembagaan, bimbingan/penyuluhan, diklat, akses ke pembiayaan dan akses pasar.

• Lingkup kegiatan : penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran hasil hutan kayu dari HTR.

IV. KETENTUAN-KETENTUAN HUTAN TANAMAN RAKYAT PADA PP No.6 TAHUN 2007

1. Menteri Kehutanan mengalokasikan dan menetapkan areal untuk Hutan tanaman Rakyat.

2. Hutan Tanaman Rakyat dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur

3. Kegiatan meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran

4. Dilaksanakan di HP tidak produktif

5. Tanaman aset pemegang izin dan dapat dijadikan agunan, sepanjang izin masih berlaku

6. Pemerintah membentuk LK untuk mendukung HTR

7. HTR dapat berupa tanaman sejenis dan berbagai jenis

8. Menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR

9. Dievaluasi oleh menteri setiap 5 tahun

10. IUPHHK-HTR hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang

11. IUPHHK-HTR diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur

12. IUPHHK-HTR diberikan kepada Perorangan atau Koperasi

13. Pemegang IUPHHK-HTR berhak mendapat pendampingan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

14. Kewajiban-kewajiban Pemegang IUPHHK-HTR al. RKU, RKT.

15. Pengenaan PSDH berdasarkan Laporan Hasil Produksi

IV. LETAK KAWASAN TEMPAT PELAKSANAAN HTR

• Letak Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah di Hutan Produksi tidak produktif dan tidak dibebani izin serta letaknya diutamakan dekat dengan industri Pengolahan Hasil Hutan

• Alokasi & penetapan pencadangan areal HTR dilakukan oleh Menhut

• Bupati/Walikota mensosialisasikan alokasi lahan yang telah ditetapkan ke desa.

V. KEGIATAN DAN POLA HTR

Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) meliputi : penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran

• Pola HTR terdiri dari :

1. Pola Mandiri

2. Pola Kemitraan

3. Pola Developer

• HTR POLA MANDIRI adalah Hutan Tanaman Rakyat yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR.

Masyarakat setempat membentuk kelompok, Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar dan pendampingan dari Pemerintah/Pemda

• HTR POLA KEMITRAAN : HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak

Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar.

• HTR POLA DEVELOPER : HTR yang dibangun oleh BUMN/BUMS selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada KK pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara mengangsur sejak SK IUPHHK-HTR diterbitkan.

VI. PEMOHON HTR DAN KETENTUAN YANG TERKAIT DENGAN LOKASI IUPHHK – HTR

• Subyek pemohon yang bisa mengajukan IUPHHK – HTR adalah : Perorangan atau Kelompok Tani atau Koperasi

• Koperasi adalah koperasi skala usaha mikro, kecil, menegah yang dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan.

• Luas maximal HTR 15 Ha per KK pemohon atau bagi koperasi luas disesuaikan kemampuan

• Letak areal yang dimohon HARUS berada dalam satu lokasi yang telah ditetapkan oleh Menhut

• Apabila areal yang dimohon diluar yang telah ditetapkan Menhut , Bupati mengusulkan areal dimaksud kepada Menhut untuk ditetapkan sebagai areal HTR.

VII. JENIS TANAMAN YANG BISA DITANAMAN PADA HTR

• Tanaman Pokok : Bisa tanaman SEJENIS atau berbagai jenis berupa tanaman berkayu dengan komposisi Tan Hutan Berkayu ± 70 % dan Tan budidaya tahunan berkayu ± 30 %; Misal Kelompok Jenis Meranti/kruing, Kel. Non-Dipterocarpaceae, Kel. Kayu serat dan Kel. MPTS.

• Tanaman Tumpang sari: Tan. Pangan setahun/semusim sebagai hasil tambahan sambil menunggu panen tan. Pokok sampai dgn. 2 – 3 tahun).

VIII. PENGATURAN PENANAMAN

• Sesuai jarak tanam;

• Ad. kesesuaian tempat tumbuh;

• Pada batas areal kerja/batas antar blok/petak dapat ditanam : tanaman tepi, sekat bakar dan tan. Pelindung.

VIII. PERSYARATAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH IUPHHK-HTR

• PERORANGAN/Kel. Tani : foto copy KTP, keterangan domisili (benar pemohon berdomisili di desa tersebut) dari Kades, dan sketsa areal yang dimohon dg dilampiri susunan anggota kelompok (jika pemohon Kel Tani).

• KOPERASI : foto copy akte pendirian, keterangan KADES bahwa koperasi dibentuk di desa tsb., Peta areal yang dimohon untuk luasan > 15 Ha skala 1 : 5.000 atau 1: 10.000

• Sketsa/peta areal : memuat info wilayah administrasi pemerintahan, koordinat dan batas yang jelas dan dapat diketahui luasnya

• Jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 (enam puluh) tahun

• HAPUSNYA IZIN :

a. dikembalikan oleh pemegang izin,

b. dicabut pemberi izin,

c. berakhirnya masa berlaku izin,

d. pemegang IUPHHK-HTR perorangan meninggal.

• Dicabut pemberi izin , apabila pemegang IUPHHK-HTR tidak melakukan kegiatan administratif dan kegiatan di lapangan selama masa 180 hari sejak penetapan izin

HUTAN TANAMAN RAKYAT

(HTR)

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Juni, 2009

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: