PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 37/Menhut-II/2007

TENTANG

HUTAN KEMASYARAKATAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 93

ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat

(8), dan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan

Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor

167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

2

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana

Reboisasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan;

9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN

KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

2. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan

manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui

pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani

hak atas tanah.

3

4. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga

Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar

hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang

memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang

bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap

ekosistem hutan.

5. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu

dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai

kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota

untuk diberdayakan.

6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan

kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan

kelompok masyarakat setempat secara lestari.

8. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan adalah pencadangan areal

kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.

9. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan

masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas,

pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi,

pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan

pengendalian.

10. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai

fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan

lestari.

11. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat

IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber

daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan

produksi.

12. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan

yang selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan

untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm

pada hutan produksi.

13. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang

tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat

lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan

tidak mengurangi fungsi utamanya.

14. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan

potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi

fungsi utamanya.

15. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak

merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

4

16. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

17. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil

hutan berupa kayu di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas

dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.

18. Pemungutan hasi hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil

hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume

tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.

19. Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) adalah tumbuhan berkayu

dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi

penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung,

pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak

memerlukan pemeliharaan intensif.

20. Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana

umum dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.

21. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan

kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam hutan

kemasyarakatan.

22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di

bidang Kehutanan.

23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan.

24. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Azas dan Prinsip

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan:

a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;

b. musyawarah-mufakat;

c. keadilan.

5

(2)Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

prinsip:

a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;

b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil

kegiatan penanaman;

c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman

budaya;

d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;

e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;

f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;

g. adanya kepastian hukum;

h. transparansi dan akuntabilitas publik;

i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan

kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam

mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja

bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial

yang terjadi di masyarakat.

Pasal 4

Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan

hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :

a. penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;

b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan;

c. hak dan kewajiban;

d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;

e. sanksi;

6

BAB II

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Pasal 6

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan

kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Pasal 7

Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal

kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan:

a. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan

b. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Pasal 8

(1) Kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan izin kepada :

a. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas

kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;

b. Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

sketsa areal kerja yang dimohon dan Surat Keterangan Kelompok yang

memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa.

(3) Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayah

administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batasbatas

yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.

(4) Berdasarkan permohonan-permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), selanjutnya :

a. Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal

kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri setelah diverifikasi oleh

tim yang dibentuk Gubernur atau Bupati/Walikota.

b. Pedoman verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

selambat-lambatnya satu bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri

ini.

7

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir (a) dilakukan sebagai

berikut :

a. Verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi atau

unsur Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab

di bidang Kehutanan.

b. Tim sebagaimana dimaksud pada butir a dapat didampingi oleh para

pihak terkait terutama LSM yang menjadi fasilitator.

c. Verifikasi dilakukan atas dasar kesesuian dengan rencana pengelolaan

yang telah disusun oleh KPH atau pejabat yang ditunjuk.

d. Tim melengkapi hasil inventarisasinya dengan data dasar masyarakat

dan data potensi kawasan.

e. Verifikasi antara lain meliputi : keabsahan surat Kepala Desa serta

kesesuaian areal untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan.

(6) Berdasarkan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi

maka :

a. Tim verifikasi dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau

sebagian permohonan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.

b. Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada butir

(a), tim verifikasi melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

c. Terhadap permohonan yang diterima untuk seluruh atau sebagian

sebagaimana butir (a) tim verifikasi menyampaikan rekomendasi

kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

(7)Berdasarkan hasil verifikasi, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan

usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri

Kehutanan dilengkapi dengan peta lokasi calon areal kerja hutan

kemasyarakatan dengan skala paling kecil 1 : 50.000, berdasarkan peta

dasar yang tersedia (peta rupa bumi), deskripsi wilayah antara lain

keadaan fisik wilayah, data sosial ekonomi dan potensi kawasan hutan,

yang diusulkan.

Pasal 9

(1) Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh

tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup

Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan

Planologi Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

8

(3) Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagai koordinator Tim Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen

Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

(4) Verifikasi meliputi : kepastian hak atau ijin yang telah ada serta

kesesuaian dengan fungsi kawasan.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, tim verifikasi

dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan

areal kerja hutan kemasyarakatan.

(2) Terhadap usulan yang ditolak sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut

kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

(3) Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan

kemasyarakatan.

BAB III

PERIZINAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Perizinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan :

a. Fasilitasi; dan

b. pemberian izin.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 12

(1) Fasilitasi bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola

organisasi kelompok;

b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai

ketentuan yang berlaku.

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun

rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan;

d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan

budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan

peningkatan nilai tambah hasil hutan;

9

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat

melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;

f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya

saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;

g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam

mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

(2) Jenis fasilitasi meliputi:

a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.

b. pengajuan permohonan izin

c. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.

d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.

e. pendidikan dan latihan

f. akses terhadap pasar dan modal

g. pengembangan usaha.

(3) Fasilitasi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) wajib dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi.

(4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu

oleh pihak lain, antara lain:

a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;

b. lembaga swadaya masyarakat;

c. lembaga keuangan;

d. Koperasi; dan

e. BUMN/BUMD/BUMS.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat melakukan

fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat

dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin

Pasal 13

(1) IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

(2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan

lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang

merubah status dan fungsi kawasan hutan.

10

Paragraf 1

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Pasal 14

IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan

kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada

kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan

kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri.

Pasal 15

IUPHKm yang berada pada:

a. hutan lindung, meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan;

3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

b. hutan produksi meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. penanaman tanaman hutan berkayu

3. pemanfaatan jasa lingkungan;

4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

5. pemungutan hasil hutan kayu; dan

6. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. budidaya pohon serbaguna;

f. budidaya burung walet;

g. penangkaran satwa liar;

h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf a angka 2, dilakukan antara lain melalui kegiatan

usaha:

a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. wisata alam;

c. perlindungan keanekaragaman hayati;

d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

e. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

11

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan

usaha:

a. rotan;

b. bambu;

c. madu;

d. getah;

e. buah; atau

f. jamur;

Pasal 17

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf b angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa; dan

f. budidaya sarang burung walet.

(2) Penanaman tanaman hutan berkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 2, dalam hutan tanaman, dapat berupa:

a. tanaman sejenis; dan

a. tanaman berbagai jenis.

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 3, dilakukan antara lain melalui

kegiatan usaha:

b. pemanfaatan jasa aliran air;

c. pemanfaatan air;

d. wisata alam;

e. perlindungan keanekaragaman hayati;

f. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan

b. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

(4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 4 dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan:

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,

pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran

hasil;

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan

pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran

hasil.

(5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 4 dalam hutan tanaman, antara lain berupa

pemanfaatan:

12

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,

pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan

penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran

hasil.

(6) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b angka 5 dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok

masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh)

meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selama

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 6 dalam hutan produksi, dapat berupa pemungutan

rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman

obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh)

ton untuk setiap pemegang izin.

Pasal 18

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan pasal 17 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dilakukan secara

terintegrasi dalam pola wanatani (agroforestry) dengan stratifikasi tajuk untuk

menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Pasal 19

Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi,

maka :

a. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota

yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan

tembusan Menteri Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH.

b. Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan

kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan,

Gubernur, dan Kepala KPH;

Pasal 20

(1) Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan

melanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib

membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah

diberikannya izin.

13

(2) IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

IUPHHK HKm

Pasal 21

(1) Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah

berbentuk koperasi kepada Menteri.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

dapat menerima atau menolak.

(3) Terhadap permohonan yang ditolak Menteri menyampaikan surat

pemberitahuan.

(4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Menteri mengeluarkan IUPHHK HKm.

(5) Menteri dapat menugaskan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.

Pasal 22

(1) IUPHHK HKm hanya dapat dilakukan pada hutan produksi.

(2) IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan

hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Pemegang IUPHKm

Pasal 23

Pemegang IUPHKm berhak:

a. mendapat fasilitasi

b. memanfaatkan hasil hutan non kayu,

c. memanfaatkan jasa lingkungan

d. memanfaatkan kawasan

e. memungut hasil hutan kayu

14

Paragraf 2

Hak Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 24

(1) Pemegang IUPHHK HKm berhak:

a. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya

untuk jangka waktu 1 tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan

IUPHHK HKm.

b. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya

sesuai dengan rencana operasional.

c. mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

(2) Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dan dalam areal

IUPHKm masih terdapat tanaman yang akan ditebang, maka pemegang

IUPHKm dapat mengajukan permohonan IUPHHK HKm yang baru.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemegang IUPHKm

Pasal 25

Pemegang IUPHKm wajib :

a. melakukan penataan batas areal kerja;

b. menyusun rencana kerja;

c. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;

d. membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;

e. menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan

kepada pemberi izin.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 26

Pemegang IUPHHK HKm wajib :

a. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

b. menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya

izin;

c. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu;

15

d. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan

kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak

menebang pohon yang bukan hasil tanaman).

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan

tanaman.

f. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada

pemberi izin.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

(1) Rencana Kerja dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKm

dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian

bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Jenis rencana kerja dalam hutan kemasyarakatan terdiri dari:

a. Rencana Umum; dan

b. Rencana Operasional.

(3) Penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam hutan

kemasyarakatan dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi

oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain.

(4) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberi

izin atau pihak lain.

(5) Rencana Umum disahkan oleh :

a. Gubernur, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan lintas

Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kerjanya;

b. Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kerjanya.

(6) Rencana Operasional disahkan oleh :

a. Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah

kerjanya;

b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kerjanya.

(7) Rencana umum dan rencana operasional disampaikan kepada pemerintah

daerah dan pemberi izin sebagai bahan untuk pengendalian.

16

Paragraf 2

Rencana Umum

Pasal 28

(1) Rencana umum dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pemanfaatan hutan

kemasyarakatan yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi,

ekologi dan sosial.

(2) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan

hutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan batas areal

kerja masing-masing anggota kelompok, rencana penanaman, rencana

pemeliharaan, rencana pemanfaatan, rencana perlindungan yang disusun

dan dipahami oleh kelompok masyarakat penyusunnya.

(3) Rencana umum disusun oleh kelompok atau gabungan kelompok

pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan izin

pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk satu periode jangka waktu izin

pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

(4) Dalam penyusunan rencana umum pengelolaan hutan, masyarakat dapat

meminta fasilitasi dari pemerintah daerah dan pemberi izin atau pihak lain.

Paragraf 3

Rencana Operasional

Pasal 29

(1) Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang

memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang

akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

(2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin

dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu pada Rencana

Umum.

Paragraf 4

Rencana Kerja IUPHHK HKm

Pasal 30

(1) Dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu disusun rencana kerja IUPHHK

HKm.

(2) Rencana kerja IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan rencana operasional yang memuat rencana pemanfaatan kayu

yang meliputi luas dan volume dalam waktu tertentu.

17

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 31

(1) Pemegang IUPHKm dan IUPHHK HKm menyusun dan menyampaikan

laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan

Pasal 26 , kepada pemberi izin:

a. Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota;dan

atau

b. Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri;

dan/atau

c. Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2) Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam

satu tahun.

(3) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang memuat antara lain:

a. rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:

– tata batas areal kerja;

– penanaman;

– pemeliharaan;

– pemanfaatan; dan

– rencana perlindungan;

b. kendala dalam pelaksanaan:

– teknis; dan

– administrasi;

c. tindak lanjut.

BAB V

PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN

Bagian Kesatu

Perpanjangan Izin

Pasal 32

Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Gubernur atau

Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir.

18

Bagian Kedua

Hapusnya Izin

Pasal 33

(1) IUPHKm hapus, apabila :

b. jangka waktu izin telah berakhir;

c. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada

pemegang izin;

d. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis

kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;

e. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak

memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;

f. secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak;

(2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu

diaudit oleh pemberi izin.

(3) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban

finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh

pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin

terselenggaranya pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang efektif sesuai

tujuan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

a. pedoman;

b. bimbingan;

c. pelatihan;

d. arahan; dan/atau

e. supervisi

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. monitoring; dan/atau

b. evaluasi.

19

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau

Bupati/Walikota;

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;

(3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan

pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemegang izin:

a. Menteri, menyusun pedoman penyelenggaraan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan, melakukan monitoring dan evaluasi;

b. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring,

dan evaluasi;

c. Bupati/Walikota, melakukan fasilitasi sebagaimana tersebut pada

pasal 12 melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi

secara partisipatif.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan

pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan perbaikan terhadap kebijakan

hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 37

Pembiayaan untuk penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat bersumber

dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

20

BAB VII

SANKSI

Pasal 38

(1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap

Pemegang izin usaha dalam Hutan kemasyarakatan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26

(2) Sanksi berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin usaha

dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:

a.Terhadap kegiatan hutan kemasyarakatan yang sudah mendapatkan

izin sementara berdasarkan ketentuan peraturan sebelum peraturan

Menteri Kehutanan ini, dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk

oleh Menteri.

b. Berdasarkan evaluasi, Bupati/Walikota menetapkan izin usaha

pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau membatalkan izin

sementara.

c. Terhadap izin sementara yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota,

selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuai

ketentuan Peraturan ini.

d. Areal hutan kemasyarakatan yang pernah ditetapkan sebagai areal

kerja proyek pembangunan hutan kemasyarakatan dan areal kerja

social forestry yang tercantum dalam Rencana Teknik Social Forestry,

ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri

setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

e. Terhadap areal kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilakukan

proses pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihak lain

berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, SK

Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 dan SK Menhut No. 31/Kpts-

II/2001, ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan oleh

Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

f. IUPHHK HKm pada areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana

butir a dan d diberikan kepada koperasi masyarakat setempat

pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dalam

hutan produksi.

21

g. Terhadap kawasan hutan yang pernah diusulkan sebagai areal

kegiatan hutan kemasyarakatan oleh Bupati/Walikota, dilakukan

evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

h. Berdasarkan hasil evaluasi kawasan hutan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada huruf g, Menteri dapat menetapkan

areal kerja hutan kemasyarakatan.

i. Terhadap areal yang pernah dicadangkan oleh Kakanwil sebagai areal

hutan kemasyarakatan berdasarkan SK 677/Kpts-II/1998 dievaluasi

oleh Tim yang dibentuk Menteri untuk ditetapkan sebagai areal kerja

hutan kemasyarakatan.

(2) Setelah Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota

memberikan IUPHKm sesuai ketentuan peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang

Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan/atau Di sekitar Hutan

Dalam Rangka Social Forestry, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2007

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

Suparno, SH

NIP 080068472 H. M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

2. Pejabat Eselon Satu Lingkup Departemen Kehutanan;

3. Gubernur di seluruh Indonesia;

4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

5. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang

Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: