Hand Out HUTAN DESA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P. 49/Menhut-II/2008

HUTAN DESA

Ad. Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (5), Pasal 91 ayat (3) dari PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Permenhut  : Hutan Desa;

Kawasan hutan :

wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Negara :

hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan Lindung :

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi :

kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Masyarakat setempat :

kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Hutan Desa :

hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Lembaga Desa :

lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Areal kerja hutan desa :

satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.

Fasilitasi :

upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.

Kawasan Pengelolaan Hutan :

wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Hak pengelolaan hutan desa :

hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa :

diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Pemanfaatan kawasan :

pemanfaatkan ruang tumbuh shg diperoleh manfaat  yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan :

pemanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu :

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu :

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu :

kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

Penetapan areal kerja hutan desa : pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri.

Maksud Hutan Desa :

Beri akses kpd lembaga desa dlm  memanfaatkan SDH secara lestari.

Tujuan Hutan Desa :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi :

  1. a. penetapan areal kerja;
  2. b. fasilitasi;
  3. c. perizinan;
  4. d. rencana kerja pengelolaan hutan desa;
  5. e. pelimpahan wewenang; dan
  6. f. pembinaan dan pengendalian.

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA

Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 4

(1) Kriteria areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang :

a. belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;

b. berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

(2) kriteria tsb.ad.  rekomendasi dari kepala KPH atau kepala dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 5

Penetapannya dilakukan oleh Menteri ad.  usulan Bupati/Walikota.

Pasal 6

(1) Bupati/Walikota usulkan kpd Menteri, tembusan ke Gub. ad.  permohonan Kepala Desa,  dilampiri:

a. peta dengan skala paling kecil 1 : 50.000; dan

b. kondisi kawasan hutan antara lain fungsi hutan, topografi, potensi;

Pasal 7

(1) Usulan Bupati/Walikota tsb. diverifikasi oleh tim verifikasi dari Kemhut.

(2) Tim verifikasi ttd. unsur eselon I terkait lingkup kemhut , dikoordinir Dirjen  RLPS, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3) Dirjen RLPS menugaskan UPT Kemhut terkait untuk verifikasi ke lapangan.

(4) UPT Kemhut terkait berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

(5) Hasil verifikasi UPT Kemhut terkait dilaporkan ke Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan.

(6) Verifikasi pada ayat (3) meliputi :  kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

(7) Ketentuan verifikasi diatur dengan Peraturan Dirjen RLPS.

Pasal 8

(1) Berdasarkan hasil verifikasi dalam Pasal 7 ayat (5), Tim Verifikasi menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan tsb.

(2) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur setempat.

(3) Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa.

(4) Penetapan areal kerja tsb disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

BAB III

FASILITASI

Fasilitasi dimaksudkan :

meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan.

Jenis fasilitasi meliputi:

a.pendidikan dan latihan;

b.pengembangan kelembagaan;

c.bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa;

d.bimbingan teknologi;

e.pemberian informasi pasar dan modal; dan

f. pengembangan usaha.

Fasilitasi  wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

(1)Pelaksanaan fasilitasi  dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:

a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;

b. lembaga swadaya masyarakat;

c. lembaga keuangan;

d.koperasi; atau

e.BUMN/BUMD/BUMS.

Pihak lain pada ayat (1) dapat melakukan fasilitasi sepanjang mendapat persetujuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

fasilitasi dilakukan mulai dari tahap pengusulan penetapan areal sampai dengan pengelolaan Hutan Desa.

BAB IV

HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

Pasal 11

1)           bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

2)           dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

Sosialisasi

Pasal 12

1)           areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri maka Bupati/ Walikota mensosialisasikan kepada Kepala Desa.

2)           Kepala Desa mensosialisasikan kepada masyarakat desa.

3)           Berdasarkan sosialisasi maka Desa membentuk Lembaga Desa yang mengelola hutan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Tata Cara Permohonan Hak pengelolaan hutan desa

Pasal 13

Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:

  1. a. peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
  2. b. surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;
  3. c. luas areal kerja yang dimohon;dan
  4. d. rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.

Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:

  1. a. mendapatkan fasilitasi;
  2. b. siap mengelola hutan desa; dan
  3. c. ditetapkan areal kerja oleh Menteri.

Pasal 14

1)           Terhadap permohonan Pasal 13 ayat (2) Gubernur melakukan verifikasi.

2)           Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap : keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja.

3)           Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

4) Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa.

5)           Ketentuan tentang pedoman verifikasi diatur oleh Gubernur.

Pasal 15

1) Hak pengelolaan hutan desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.

2)           Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa memuat :

  1. a. Luas hutan desa;
  2. b. Wilayah administrasi hutan desa;
  3. c. Fungsi hutan;
  4. d. Lembaga pengelola hutan desa;
  5. e. Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;
  6. f. Hak dan kewajiban; dan
  7. g. Jangka waktu hak pengelolaan.

3)           Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 16

Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa disampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

Jangka Waktu Hak Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 17

1)           Hak pengelolaan hutan desa dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

2)           Hak Pengelolaan Hutan Desa pada ayat (1) dapat diperpanjang ad. evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.

IUPHHK dalam Hutan Desa

Pasal 18

1)           Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.

2)           IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi.

3)           Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa.

4)           Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa.

Pasal 19

1)           Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:

  1. a. Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;
  2. b. Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait;
  3. c. Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;
  4. d. Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; dan
  5. e. Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2)           Terhadap persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penilaian.

Pasal 20

1)           Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim dalam Pasal 19 ayat (2) Menteri dapat menerima atau menolak.

2)           Terhadap hasil penilaian yang ditolak, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.

3)           Terhadap hasil penilaian yang diterima, Menteri menetapkan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa.

Pasal 21

1)           Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Alam Dalam Hutan Desa kepada Gubernur.

2)           Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 22

1)           Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa, kecuali dicabut oleh Pemberi Izin.

2)           IUPHHK Hutan Desa dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap satu tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK

Pasal 23

Pemegang Hak Pengelolaan Hutan desa berhak:

  1. a. pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;
  2. b. pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

  1. a. budidaya tanaman obat;
  2. b. budidaya tanaman hias;
  3. c. budidaya jamur;
  4. d. budidaya lebah;
  5. e. penangkaran satwa liar; atau
  6. f. budidaya hijauan makanan ternak.

Pasal 25

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

  1. a. pemanfaatan jasa aliran air;
  2. b. pemanfaatan air;
  3. c. wisata alam;
  4. d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  5. e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
  6. f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 26

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

  1. a. rotan;
  2. b. madu;
  3. c. getah;
  4. d. buah;
  5. e. jamur; atau
  6. f. sarang walet.

Pasal 27

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

  1. a. budidaya tanaman obat;
  2. b. budidaya tanaman hias;
  3. c. budidaya jamur;
  4. d. budidaya lebah;
  5. e. penangkaran satwa; atau
  6. f. budidaya sarang burung walet.

Pasal 28

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi Pasal 23 huruf b , dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

  1. a. pemanfaatan jasa aliran air;
  2. b. pemanfaatan air;
  3. c. wisata alam;
  4. d. perlindungan keanekaragaman hayati;
  5. e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau
  6. f. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 29

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

  1. a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  2. b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 30

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

  1. a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  2. b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 31

Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi setelah mendapat Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman.

Pasal 32

Pemungutan hasil hutan kayu Pasal 23 huruf b, dibatasi paling banyak 50 m3 (limapuluh meter kubik) per lembaga desa per tahun.

Pasal 33

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi Pasal 23 huruf b, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap lembaga desa.

Kewajiban

Pasal 34

(1) Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa memiliki kewajiban:

  1. a. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
  2. b. menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;
  3. c. melakukan perlindungan hutan;
  4. d. melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa; dan
  5. e. melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa.

(2) Lembaga Desa sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan desa memiliki kewajiban:

  1. a. untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan;
  2. b. untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Alam sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA KERJA

Pasal 35

1) Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

2) Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa s ayat (1) terdiri dari:

  1. Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan
  2. Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD).

Pasal 36

Dalam menyusun rencana kerja tsb pada Pasal 35 ayat (1) Lembaga Desa dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain.

Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)

Pasal 37

RKHD Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat.

Pasal 38

(1) RKHD meliputi aspek-aspek :

  1. a. Kelola kawasan;
  2. b. Kelola kelembagaan;
  3. c. Kelola usaha; dan
  4. d. Kelola sumberdaya manusia.

(2) RKHD pada ayat (1) disusun oleh lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan hak pengelolaan hutan desa.

Pasal 39

1) RKHD disahkan oleh Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Provinsi di bidang kehutanan.

2) Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 40

1) RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah.

2) RKHD hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri, dan Bupati/Walikota.

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)

Pasal 41

1)           RTHD dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan  yang akan dilaksanakan dan target  yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

2)           RTHD pada ayat (1) memuat rencana yang meliputi:

  1. a. rencana tata batas areal kerja;
  2. b. rencana penanaman;
  3. c. rencana pemeliharaan;
  4. d. rencana pemanfaatan; dan
  5. e. rencana perlindungan.

Pasal 42

1) RTHD disahkan oleh Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada Dinas di bidang kehutanan di Kabupaten/kota.

2) Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 43

(1)  Lembaga Desa selaku pemegang hak pengelolaan hutan desa atau pemegang IUPHHK dalam hutan desa menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik, kepada :

  1. a. Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota terhadap pemegang HPH Desa.
  2. b. Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap pemegang IUPHHK Hutan Desa.

(2) Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(3) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

a.  rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:

1) tata batas areal kerja;

2) penanaman;

3) pemeliharaan;

4) pemanfaatan; dan

5) rencana perlindungan;

b. kendala dalam pelaksanaan:

1) teknis; dan

2) administrasi;

c. Laporan kinerja merupakan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap  pelaksanaan pengelolaan hutan desa.

BAB VIII

PEMBINAAN , PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 44

1)           Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaaan hutan desa yang efektif sesuai tujuan.

2)           Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

  1. a. pedoman;
  2. b. bimbingan;
  3. c. pelatihan;
  4. d. arahan; dan/atau
  5. e. supervisi

3)     Pengendalian pada ayat (2) meliputi kegiatan:

  1. a. monitoring; dan/atau
  2. b. evaluasi.

Pasal 45

1)           Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

2)           Pembinaan dan Pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

  1. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;
  2. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

3)           Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hutan desa yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin:

  1. Menteri, menyusun pedoman pengelolaan hutan desa, monitoring, dan evaluasi;
  2. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring, dan evaluasi;
  3. Bupati/Walikota, melakukan pelatihan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 46

1)           Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa berpedoman pada ketentuan.

2)           Hasil pembinaan dan pengendalian pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan desa, dan/atau perbaikan terhadap kebijakan hutan desa.

Pembiayaan

Pasal 47

1)           Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan desa dibebankan kepada Kas Desa.

2)           Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Desa dibebankan kepada:

  1. a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
  2. b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  3. c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 48

(1)  Hak pengelolaan hutan desa hapus, apabila:

  1. a. jangka waktu hak pengelolaan telah berakhir;
  2. b. hak pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
  3. c. hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu hak pengelolaan berakhir; atau
  4. d. pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.

(2)  Proses penghapusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan  bersama antara pemberi dan pemegang hak.

Pasal 49

Hapusnya hak pengelolaan hutan desa atas dasar ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 50

(1)  Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa yang melanggar :

  1. a. Tidak menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa (RKHD);
  2. b. Tidak melaksanakan penataan batas; atau
  3. c. Tidak melakukan perlindungan hutan;

(2)  Sanksi administratif berupa pencabutan izin, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila :

  1. a. memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  2. b. menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan;
  3. c. tidak mengelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau
  4. d. tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Hand Out Hutan Kemasyarakatan (HKm)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 37/Menhut-II/2007

TENTANG

HUTAN KEMASYARAKATAN

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 93 ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (8), dan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan;

Pasal 1

Hutan kemasyarakatan :

hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Pemberdayaan Masyarakat setempat :

Peningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat SDH secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan Negara :

hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Masyarakat setempat :

kesatuan sosial terdiri dari WNI yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Kawasan hutan :

wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Areal kerja hutan kemasyarakatan :

satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.

Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan :

pencadangan areal

kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.

Fasilitasi :

upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.

Kawasan Pengelolaan Hutan :

wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm) :

izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan

(IUPHHK HKm ) : izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi.

Pemanfaatan kawasan :

kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan :

kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu :

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu :

kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemungutan hasil hutan kayu :

kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.

Pemungutan hasi hutan bukan kayu :

kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.

Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) :

tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak memerlukan pemeliharaan intensif.

Rencana Kerja IUPHKm :

rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.

Rencana Kerja IUPHHK HKm :

rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam hutan kemasyarakatan.

Azas HKm :

a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;

b. musyawarah-mufakat;

c. keadilan.

Untuk melaksanakan azas tsb, digunakan  Prinsip, yaitu

  1. a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
  2. b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil
  3. c. kegiatan penanaman;
  4. d. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman
  5. e. budaya;
  6. f. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
  7. g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
  8. h. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
  9. i. adanya kepastian hukum;
  10. j. transparansi dan akuntabilitas publik;
  11. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Maksud HKm :

Pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Tujuan HKm :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.

Ruang lingkup pengaturan HKm :

a. penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;

b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan;

c. hak dan kewajiban;

d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;

e. sanksi;

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

Areal Kerja HKm :

kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Ketentuan areal tsb. Adalah :

a. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan

b. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan izin kepada :

a. Gubernur, pada areal kerja HKM lintas kabupaten/kota;

b. Bupati/Walikota, yang ada dalam wilayah kewenangannya.

Permohonan dilengkapi dengan :

  • Sketsa areal kerja yang dimohon
  • Surat Keterangan Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat    dari Kepala Desa.

Sketsa areal kerja antara lain memuat :

informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batasbatas

yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.

Berdasarkan permohonan dimaksud selanjutnya :

  1. Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri setelah diverifikasi oleh tim yang dibentuk Gubernur atau Bupati/Walikota.
  1. Pedoman verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota  selambat-lambatnya satu bulan setelah berlakunya Permen ini.

Verifikasi pada butir (a) dilakukan sbb :

  1. a. Verifikasi dilakukan oleh tim yg ttd unsur Dinas Prov. atau unsur Dinas Kab. /Kota yang diserahi kewenangan bidang Kehutanan.

  1. b. Tim tsb. dapat didampingi oleh para pihak terkait terutama LSM yang menjadi fasilitator.

  1. c. Verifikasi dilakukan atas dasar kesesuian dengan rencana pengelolaan yang telah disusun oleh KPH atau pejabat yang ditunjuk.

  1. d. Tim melengkapi hasil inventarisasinya dengan data dasar masyarakat dan data potensi kawasan.

  1. e. Verifikasi antara lain meliputi : keabsahan surat Kepala Desa serta kesesuaian areal untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan.

Berdasarkan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi

maka :

  1. a. Tim verifikasi dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau
  2. b. sebagian permohonan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.
  3. c. Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada butir
  4. d. (a), tim verifikasi melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
  5. e. Terhadap permohonan yang diterima untuk seluruh atau sebagian
  6. f. sebagaimana butir (a) tim verifikasi menyampaikan rekomendasi
  7. g. kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Berdasarkan hasil verifikasi,

Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri Kehutanan

dilengkapi dengan :

peta lokasi calon areal kerja HKm dengan skala paling kecil 1 : 50.000, berdasarkan peta dasar yang tersedia (peta rupa bumi),

deskripsi wilayah antara lain keadaan fisik wilayah, data sosial ekonomi dan potensi kawasan hutan, yang diusulkan.

Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh

tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup

Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan

Planologi Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagai koordinator Tim Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen

Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

Verifikasi meliputi :

kepastian hak atau ijin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

Berdasarkan hasil verifikasi tsb, tim verifikasi dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.

Terhadap usulan yang ditolak maka tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian maka Menteri menetapkan areal kerja HKm.

PERIZINAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Perizinan dalam HKm dilakukan melalui tahapan :

a. Fasilitasi; dan

b. pemberian izin.

Fasilitasi bertujuan untuk:

  1. a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola
  2. b. organisasi kelompok;
  3. c. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin.
  4. d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun
  5. e. rencana kerja pemanfaatan HKm;
  6. f. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan;
  7. g. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
  8. h. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;
  9. i. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

(2) Jenis fasilitasi meliputi:

a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.

b. pengajuan permohonan izin

c. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.

d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.

e. pendidikan dan latihan

f. akses terhadap pasar dan modal

g. pengembangan usaha.

(3) Fasilitasi dalam ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah Kab./Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

(4) Pelaksanaan fasilitasi pada ayat (3) dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:

a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;

b. lembaga swadaya masyarakat;

c. lembaga keuangan;

d. Koperasi; dan

e. BUMN/BUMD/BUMS.

Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat melakukan

fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat

dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Pemberian Izin

Pasal 13

1)     IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

2)     IUPHKm pada ayat (1) dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Pasal 14

IUPHKm dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan kpd kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja HKm dengan surat Keputusan Menteri.

Pasal 15

IUPHKm yang berada pada:

a. hutan lindung, meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan;

3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

b. hutan produksi meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. penanaman tanaman hutan berkayu

3. pemanfaatan jasa lingkungan;

4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

5. pemungutan hasil hutan kayu; dan

6. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan kawasan hutan lindung dalam Pasal 15 huruf a angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. budidaya pohon serbaguna;

f. budidaya burung walet;

g. penangkaran satwa liar;

h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan hutan lindung dalam Pasal 15 huruf a angka 2, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. wisata alam;

c. perlindungan keanekaragaman hayati;

d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

e. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan

usaha: rotan; bambu; madu; getah;  buah; atau  jamur;

Pasal 17

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi dalam Pasal 15 huruf b angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa; dan

f.  budidaya sarang burung walet.

(2) Penanaman tanaman hutan berkayu dalam Pasal 15 huruf b angka 2, dalam hutan produksi, dapat berupa:  tanaman sejenis; dan tanaman berbagai jenis.

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dalam Pasal 15 huruf b angka 3, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

b. pemanfaatan jasa aliran air;

c. pemanfaatan air;

d. wisata alam;

e. perlindungan keanekaragaman hayati;

f. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan

b. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

(4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan produksi alam, antara lain berupa pemanfaatan:

  1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  1. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

(5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 4 dalam hutan  produksi tanaman, antara lain berupa pemanfaatan:

  1. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;
  1. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

(6) Pemungutan hasil hutan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 5 dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam Pasal 15 huruf b angka 6 dalam hutan produksi, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap pemegang izin.

Pasal 18

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam HKm dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dilakukan secara terintegrasi dalam pola wanatani (agroforestry) dengan stratifikasi tajuk untuk menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Pasal 19

Berdasarkan penetapan areal kerja HKm dan fasilitasi, maka :

  1. Gubernur, pada areal kerja HKm lintas kab,/kota memberikan IUPHKm dengan tembusan Menteri Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH.
  1. Bupati/Walikota, pada areal kerja HKm kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan, Gubernur, dan Kepala KPH;

Pasal 20

  1. Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan melanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah diberikannya izin.
  1. IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

IUPHHK HKm

Pasal 21

1)     Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah berbentuk koperasi kepada Menteri.

2)     Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima atau menolak.

3)     Terhadap permohonan yang ditolak Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.

4)     Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri mengeluarkan IUPHHK HKm.

5)     Menteri dapat menugaskan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.

Pasal 22

  1. IUPHHK HKm hanya pada hutan produksi.
  1. IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan utk kegiatan pemanfaatan

hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

Hak Pemegang IUPHKm

Pasal 23

Pemegang IUPHKm berhak:

a. mendapat fasilitasi

b. memanfaatkan hasil hutan non kayu,

c. memanfaatkan jasa lingkungan

d. memanfaatkan kawasan

e. memungut hasil hutan kayu

Hak Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 24

1)     Pemegang IUPHHK HKm berhak:

  1. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya untuk jangka waktu 1 tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan IUPHHK HKm.
  1. Menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya sesuai dengan rencana operasional.
  1. Mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

Pasal 24

2)     Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dan dalam areal IUPHKm masih terdapat tanaman yang akan ditebang, maka pemegang IUPHKm dapat mengajukan permohonan IUPHHK HKm yang baru.

Kewajiban Pemegang IUPHKm

Pasal 25

Pemegang IUPHKm wajib :

a. melakukan penataan batas areal kerja;

b. menyusun rencana kerja;

c. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;

d. membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;

e. menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan

kepada pemberi izin.

Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 26

Pemegang IUPHHK HKm wajib :

a. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

b. menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya

izin;

c. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu;

d. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan

kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak

menebang pohon yang bukan hasil tanaman).

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan

tanaman.

f. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada

pemberi izin.

Rencana Kerja

Pasal 27

(1) Rencana Kerja HKm dalam Pasal 25 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKm dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Jenis rencana kerja dalam hutan kemasyarakatan terdiri dari:

a. Rencana Umum; dan

b. Rencana Operasional.

(3) Penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam HKm dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi

oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain.

(4) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberi

izin atau pihak lain.

(5) Rencana Umum disahkan oleh :

a. Gubernur, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan lintas

Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kerjanya;

b. Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kerjanya.

(6) Rencana Operasional disahkan oleh :

a. Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah

kerjanya;

b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kerjanya.

(7) Rencana umum dan rencana operasional disampaikan kepada pemerintah

daerah dan pemberi izin sebagai bahan untuk pengendalian.

Rencana Umum

Pasal 28

  1. Rencana umum HKm dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pemanfaatan HKm yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi, ekologi dan sosial.
  1. Rencana umum pada ayat (1) memuat penataan hutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan atas areal kerja setiap anggota kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemanfaatan, rencana perlindungan yang disusun dan dipahami oleh kelompok masyarakat penyusunnya.
  1. Rencana umum disusun oleh kelompok atau gabungan kelompok pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk satu periode jangka waktu izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
  1. Dalam penyusunan rencana umum pengelolaan hutan, masyarakat dapat meminta fasilitasi dari pemerintah daerah dan pemberi izin atau pihak lain.

Rencana Operasional

Pasal 29

Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang

memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang

akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin

dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu pada Rencana

Umum.

Rencana Kerja IUPHHK HKm

Pasal 30

(1) Dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu disusun rencana kerja IUPHHK

HKm.

(2) Rencana kerja IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan rencana operasional yang memuat rencana pemanfaatan kayu

yang meliputi luas dan volume dalam waktu tertentu.

Pelaporan

Pasal 31

1)     Pemegang IUPHKm dan IUPHHK HKm menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 , kepada pemberi izin:

  1. Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota;dan atau
  1. Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri;dan/atau
  1. Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

2)     Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam

satu tahun.

3)     Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang memuat antara lain:

a.  rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:

- tata batas areal kerja;

- penanaman;

- pemeliharaan;

- pemanfaatan; dan

- rencana perlindungan;

b.  kendala dalam pelaksanaan:

- teknis; dan

- administrasi;

c.  tindak lanjut.

PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN

Perpanjangan Izin

Pasal 32

Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Gubernur atau

Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir.

Hapusnya Izin

Pasal 33

(1) IUPHKm hapus, apabila :

  1. jangka waktu izin telah berakhir;
  2. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada
  3. pemegang izin;
  4. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;
  5. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;
  6. secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak;

(2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu

diaudit oleh pemberi izin.

(3) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban

finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh

pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin

terselenggaranya pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang efektif sesuai

tujuan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

a. pedoman;

b. bimbingan;

c. pelatihan;

d. arahan; dan/atau

e. supervisi

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. monitoring; dan/atau

b. evaluasi.

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau

Bupati/Walikota;

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;

(3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemegang izin:

a. Menteri, menyusun pedoman penyelenggaraan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan, melakukan monitoring dan evaluasi;

b. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring,

dan evaluasi;

c. Bupati/Walikota, melakukan fasilitasi sebagaimana tersebut pada

pasal 12 melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi

secara partisipatif.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan

pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan perbaikan terhadap kebijakan

hutan kemasyarakatan.

Pembiayaan

Pasal 37

Pembiayaan untuk penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat bersumber

dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

SANKSI

Pasal 38

(1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap

Pemegang izin usaha dalam Hutan kemasyarakatan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26

(2) Sanksi berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin usaha

dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 .

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:

a.Terhadap kegiatan hutan kemasyarakatan yang sudah mendapatkan

izin sementara berdasarkan ketentuan peraturan sebelum peraturan

Menteri Kehutanan ini, dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk

oleh Menteri.

b. Berdasarkan evaluasi, Bupati/Walikota menetapkan izin usaha

pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau membatalkan izin

sementara.

c. Terhadap izin sementara yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota,

selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuai

ketentuan Peraturan ini.

d. Areal hutan kemasyarakatan yang pernah ditetapkan sebagai areal

kerja proyek pembangunan hutan kemasyarakatan dan areal kerja

social forestry yang tercantum dalam Rencana Teknik Social Forestry,

ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri

setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

e. Terhadap areal kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilakukan

proses pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihak lain

berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, SK

Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 dan SK Menhut No. 31/Kpts-

II/2001, ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan oleh

Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

f. IUPHHK HKm pada areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana

butir a dan d diberikan kepada koperasi masyarakat setempat

pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dalam

hutan produksi.

g. Terhadap kawasan hutan yang pernah diusulkan sebagai areal

kegiatan hutan kemasyarakatan oleh Bupati/Walikota, dilakukan

evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

h. Berdasarkan hasil evaluasi kawasan hutan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada huruf g, Menteri dapat menetapkan

areal kerja hutan kemasyarakatan.

i. Terhadap areal yang pernah dicadangkan oleh Kakanwil sebagai areal

hutan kemasyarakatan berdasarkan SK 677/Kpts-II/1998 dievaluasi

oleh Tim yang dibentuk Menteri untuk ditetapkan sebagai areal kerja

hutan kemasyarakatan.

(2) Setelah Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota

memberikan IUPHKm sesuai ketentuan peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang

Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan/atau Di sekitar Hutan

Dalam Rangka Social Forestry, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2007

Hand Out Hutan Desa

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P. 49/Menhut-II/2008

TENTANG

HUTAN DESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (5), Pasal 91 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa;

Pasal 1

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.

Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.

Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa.

Maksud Hutan Desa :

Memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

Tujuan Hutan Desa :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi :

a. penetapan areal kerja;

b. fasilitasi;

c. perizinan;

d. rencana kerja pengelolaan hutan desa;

e. pelimpahan wewenang;dan

f. pembinaan dan pengendalian.

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA

Bagian Kesatu

Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 4

(1) Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang :

a.

belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;

b.

berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

(2) Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi dari kepala KPH atau kepala dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

5

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 5

Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Pasal 6

(1)

Bupati/Walikota mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Menteri berdasarkan permohonan Kepala Desa, dengan dilampiri:

a.

peta dengan skala paling kecil 1 : 50.000; dan

b.

kondisi kawasan hutan antara lain fungsi hutan, topografi, potensi;

(2)

Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur setempat.

Pasal 7

(1)

Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

(2)

Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3)

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagai koordinator Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

(4)

UPT Departemen Kehutanan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

(5)

Hasil verifikasi UPT Departemen Kehutanan terkait dilaporkan kepada Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan.

(6)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

(7)

Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 8

(1)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Tim Verifikasi dapat menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa.

6

(2)

Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur setempat.

(3)

Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa.

(4)

Penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

BAB III

FASILITASI

Pasal 9

(1)

Fasilitasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan.

(2)

Jenis fasilitasi meliputi:

a.

pendidikan dan latihan;

b.

pengembangan kelembagaan;

c.

bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa;

d.

bimbingan teknologi;

e.

pemberian informasi pasar dan modal; dan

f.

pengembangan usaha.

(3)

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)

Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:

a.

perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;

b.

lembaga swadaya masyarakat;

c.

lembaga keuangan;

d.

koperasi; atau

e.

BUMN/BUMD/BUMS.

(2)

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan fasilitasi sepanjang mendapat persetujuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

(3)

Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan mulai dari tahap pengusulan penetapan areal Hutan Desa sampai dengan pengelolaan Hutan Desa.

7

BAB IV

HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1)

Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

(2)

Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 12

(1)

Terhadap areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati/Walikota mensosialisasikan kepada Kepala Desa yang wilayah administrasinya ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa.

(2)

Kepala Desa mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang penetapan areal kerja hutan desa.

(3)

Berdasarkan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa membentuk Lembaga Desa yang mengelola hutan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Hak pengelolaan hutan desa

Pasal 13

(1)

Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:

a.

peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;

b.

surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;

c.

luas areal kerja yang dimohon;dan

d.

rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.

8

(2)

Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:

a.

mendapatkan fasilitasi;

b.

siap mengelola hutan desa; dan

c.

ditetapkan areal kerja oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Gubernur melakukan verifikasi.

(2)

Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap : keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja.

(3)

Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa.

(5)

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman verifikasi diatur oleh Gubernur.

Pasal 15

(1)

Hak pengelolaan hutan desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.

(2)

Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa memuat :

a.

Luas hutan desa;

b.

Wilayah administrasi hutan desa;

c.

Fungsi hutan;

d.

Lembaga pengelola hutan desa;

e.

Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;

f.

Hak dan kewajiban; dan

g.

Jangka waktu hak pengelolaan.

(3)

Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 16

Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa disampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

9

Bagian Keempat

Jangka Waktu Hak Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 17

(1)

Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)

Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.

Bagian Kelima

IUPHHK dalam Hutan Desa

Pasal 18

(1)

Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.

(2)

IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi.

(3)

Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa.

(4)

Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa.

Pasal 19

(1)

Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:

a.

Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;

b.

Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait;

c.

Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;

d.

Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; dan

e.

Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(2)

Terhadap persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penilaian.

10

Pasal 20

(1)

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Menteri dapat menerima atau menolak.

(2)

Terhadap hasil penilaian yang ditolak, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.

(3)

Terhadap hasil penilaian yang diterima, Menteri menetapkan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa.

Pasal 21

(1)

Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Alam Dalam Hutan Desa kepada Gubernur.

(2)

Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 22

(1)

Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa, kecuali dicabut oleh Pemberi Izin.

(2)

IUPHHK Hutan Desa dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap satu tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

Pemegang Hak Pengelolaan Hutan desa berhak:

a.

pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;

b.

pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

budidaya tanaman obat;

11

b.

budidaya tanaman hias;

c.

budidaya jamur;

d.

budidaya lebah;

e.

penangkaran satwa liar; atau

f.

budidaya hijauan makanan ternak.

Pasal 25

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

pemanfaatan jasa aliran air;

b.

pemanfaatan air;

c.

wisata alam;

d.

perlindungan keanekaragaman hayati;

e.

penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

f.

penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 26

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

rotan;

b.

madu;

c.

getah;

d.

buah;

e.

jamur; atau

f.

sarang walet.

Pasal 27

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

budidaya tanaman obat;

b.

budidaya tanaman hias;

c.

budidaya jamur;

d.

budidaya lebah;

e.

penangkaran satwa; atau

f.

budidaya sarang burung walet.

Pasal 28

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b , dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

pemanfaatan jasa aliran air; 12

b.

pemanfaatan air;

c.

wisata alam;

d.

perlindungan keanekaragaman hayati;

e.

penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

f.

penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 29

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

a.

rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b.

getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 30

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

a.

rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b.

getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 31

Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi setelah mendapat Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman.

Pasal 32

Dalam hal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dibatasi paling banyak 50 m3 (limapuluh meter kubik) per lembaga desa per tahun.

13

Pasal 33

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap lembaga desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 34

(1) Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa memiliki kewajiban:

a.

melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;

b.

menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;

c.

melakukan perlindungan hutan;

d.

melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa; dan

e.

melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa.

(2) Lembaga Desa sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan desa memiliki kewajiban:

a.

untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan;

b.

untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Alam sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

(1)

Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2)

Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan

b.

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD). 14

Pasal 36

Dalam menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Lembaga Desa dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)

Pasal 37

RKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat.

Pasal 38

(1)

RKHD meliputi aspek-aspek :

a.

Kelola kawasan;

b.

Kelola kelembagaan;

c.

Kelola usaha; dan

d.

Kelola sumberdaya manusia.

(2)

RKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan hak pengelolaan hutan desa.

Pasal 39

(1)

RKHD disahkan oleh Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

(2)

Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 40

(1)

RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah.

(2)

RKHD hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri, dan Bupati/Walikota. 15

Bagian Ketiga

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)

Pasal 41

(1)

RTHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

(2)

RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana yang meliputi:

a.

rencana tata batas areal kerja;

b.

rencana penanaman;

c.

rencana pemeliharaan;

d.

rencana pemanfaatan; dan

e.

rencana perlindungan.

Pasal 42

(1)

RTHD disahkan oleh Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/kota.

(2)

Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 43

(1)

Lembaga Desa selaku pemegang hak pengelolaan hutan desa atau pemegang IUPHHK dalam hutan desa menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik, kepada :

a.

Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota terhadap pemegang HPH Desa.

b.

Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap pemegang IUPHHK Hutan Desa.

(2)

Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(3)

Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

a.

rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:

1)

tata batas areal kerja;

16

2)

penanaman;

3)

pemeliharaan;

4)

pemanfaatan; dan

5)

rencana perlindungan;

b.

kendala dalam pelaksanaan:

1)

teknis; dan

2)

administrasi;

c.

Laporan kinerja merupakan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa.

BAB VIII

PEMBINAAN , PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 44

(1)

Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaaan hutan desa yang efektif sesuai tujuan.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

a.

pedoman;

b.

bimbingan;

c.

pelatihan;

d.

arahan; dan/atau

e.

supervisi

(3)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

a.

monitoring; dan/atau

b.

evaluasi.

Pasal 45

(1)

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2)

Pembinaan dan Pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;

b.

Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

17

(3)

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hutan desa yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin:

a.

Menteri, menyusun pedoman pengelolaan hutan desa, monitoring, dan evaluasi;

b.

Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring, dan evaluasi;

c.

Bupati/Walikota, melakukan pelatihan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 46

(1)

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan desa, dan/atau perbaikan terhadap kebijakan hutan desa.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 47

(1)

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan desa dibebankan kepada Kas Desa.

(2)

Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Desa dibebankan kepada:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c.

Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 48

(1)

Hak pengelolaan hutan desa hapus, apabila:

a.

jangka waktu hak pengelolaan telah berakhir;

b.

hak pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

c.

hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu hak pengelolaan berakhir; atau

d.

pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.

18

(2)

Proses penghapusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi dan pemegang hak.

Pasal 49

Hapusnya hak pengelolaan hutan desa atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 50

(1)

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa yang melanggar :

a.

Tidak menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa (RKHD);

b.

Tidak melaksanakan penataan batas; atau

c.

Tidak melakukan perlindungan hutan;

(2)

Sanksi administratif berupa pencabutan izin, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila :

a.

memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan;

b.

menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan;

c.

tidak mengelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau

d.

tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 51

Untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pemegang IUPHHK Hutan Alam atau pemegang IUPHHK Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan.

19

20

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2008

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

SUPARNO, SH

Hand out HTR

HAND OUT

HUTAN TANAMAN RAKYAT

I. PENGERTIAN/DEFINISI

HTR : adalah hutan tanaman yang di bangun oleh kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan silvikultur yang menjamin kelestarian sumber daya hutan.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

• HTR Merupakan Upaya :

1. Pengentasan kemiskinan

2. Membuka lapangan kerja baru

3. Peningkatan kontribusi sektor Kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional

\

• HTR Memberikan Akses Kepada Masyarakat Untuk :

1. Memperoleh pengakuan secara hukum dalam usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HP

2. Memperoleh pinjaman dana pembangunan HTR

3. Memperoleh jaminan pasar melalui penetapan harga dasar

III. DASAR HUKUM

• PERATURAN PEMERINTAH No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Serta Pemanfaatan Hutan

• PERMENHUT NO.P.23/Menhut –II/2007 Tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR

• PERMENHUT No. P.5/Menhut – II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut – II/2007 tentang Tata cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman

• PERMENHUT No. P.9/Menhut – II/2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR;

• PERMENHUT No. P.62/Menhut – II/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat.

• Peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.06/VI-BPHT/2007, tentang Perubahan Peraturan Dirjen BPK No. P.06/VI-BPHT/2007, tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat

IV. PRINSIP HTR

• Dibangun secara MANDIRI.

• Bersifat PADAT KARYA;

• Ada legalitas.

V. SASARAN PROGRAM HTR

• Masy. Di dalam dan atau di sekitar hutan ad. Kesamaan tergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, pengaturan tata tertib kehidupan bersama.

• Kawasan HP yang tidak produktif, tidak dibebani izin/hak lain, diutamakan dekat industri, pencadangan arealnya telah ditetapkan oleh Menhut.

• Kegiatan : fasilitasin oleh pemerintah/Pemda berupa legalias, penguatan kelembagaan, bimbingan/penyuluhan, diklat, akses ke pembiayaan dan akses pasar.

• Lingkup kegiatan : penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran hasil hutan kayu dari HTR.

IV. KETENTUAN-KETENTUAN HUTAN TANAMAN RAKYAT PADA PP No.6 TAHUN 2007

1. Menteri Kehutanan mengalokasikan dan menetapkan areal untuk Hutan tanaman Rakyat.

2. Hutan Tanaman Rakyat dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur

3. Kegiatan meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran

4. Dilaksanakan di HP tidak produktif

5. Tanaman aset pemegang izin dan dapat dijadikan agunan, sepanjang izin masih berlaku

6. Pemerintah membentuk LK untuk mendukung HTR

7. HTR dapat berupa tanaman sejenis dan berbagai jenis

8. Menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR

9. Dievaluasi oleh menteri setiap 5 tahun

10. IUPHHK-HTR hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang

11. IUPHHK-HTR diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan kepada Gubernur

12. IUPHHK-HTR diberikan kepada Perorangan atau Koperasi

13. Pemegang IUPHHK-HTR berhak mendapat pendampingan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

14. Kewajiban-kewajiban Pemegang IUPHHK-HTR al. RKU, RKT.

15. Pengenaan PSDH berdasarkan Laporan Hasil Produksi

IV. LETAK KAWASAN TEMPAT PELAKSANAAN HTR

• Letak Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah di Hutan Produksi tidak produktif dan tidak dibebani izin serta letaknya diutamakan dekat dengan industri Pengolahan Hasil Hutan

• Alokasi & penetapan pencadangan areal HTR dilakukan oleh Menhut

• Bupati/Walikota mensosialisasikan alokasi lahan yang telah ditetapkan ke desa.

V. KEGIATAN DAN POLA HTR

Kegiatan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) meliputi : penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran

• Pola HTR terdiri dari :

1. Pola Mandiri

2. Pola Kemitraan

3. Pola Developer

• HTR POLA MANDIRI adalah Hutan Tanaman Rakyat yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR.

Masyarakat setempat membentuk kelompok, Pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu dalam kelompok dan masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar dan pendampingan dari Pemerintah/Pemda

• HTR POLA KEMITRAAN : HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitranya berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak

Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar.

• HTR POLA DEVELOPER : HTR yang dibangun oleh BUMN/BUMS selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada KK pemohon IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara mengangsur sejak SK IUPHHK-HTR diterbitkan.

VI. PEMOHON HTR DAN KETENTUAN YANG TERKAIT DENGAN LOKASI IUPHHK – HTR

• Subyek pemohon yang bisa mengajukan IUPHHK – HTR adalah : Perorangan atau Kelompok Tani atau Koperasi

• Koperasi adalah koperasi skala usaha mikro, kecil, menegah yang dibangun oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar hutan.

• Luas maximal HTR 15 Ha per KK pemohon atau bagi koperasi luas disesuaikan kemampuan

• Letak areal yang dimohon HARUS berada dalam satu lokasi yang telah ditetapkan oleh Menhut

• Apabila areal yang dimohon diluar yang telah ditetapkan Menhut , Bupati mengusulkan areal dimaksud kepada Menhut untuk ditetapkan sebagai areal HTR.

VII. JENIS TANAMAN YANG BISA DITANAMAN PADA HTR

• Tanaman Pokok : Bisa tanaman SEJENIS atau berbagai jenis berupa tanaman berkayu dengan komposisi Tan Hutan Berkayu ± 70 % dan Tan budidaya tahunan berkayu ± 30 %; Misal Kelompok Jenis Meranti/kruing, Kel. Non-Dipterocarpaceae, Kel. Kayu serat dan Kel. MPTS.

• Tanaman Tumpang sari: Tan. Pangan setahun/semusim sebagai hasil tambahan sambil menunggu panen tan. Pokok sampai dgn. 2 – 3 tahun).

VIII. PENGATURAN PENANAMAN

• Sesuai jarak tanam;

• Ad. kesesuaian tempat tumbuh;

• Pada batas areal kerja/batas antar blok/petak dapat ditanam : tanaman tepi, sekat bakar dan tan. Pelindung.

VIII. PERSYARATAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH IUPHHK-HTR

• PERORANGAN/Kel. Tani : foto copy KTP, keterangan domisili (benar pemohon berdomisili di desa tersebut) dari Kades, dan sketsa areal yang dimohon dg dilampiri susunan anggota kelompok (jika pemohon Kel Tani).

• KOPERASI : foto copy akte pendirian, keterangan KADES bahwa koperasi dibentuk di desa tsb., Peta areal yang dimohon untuk luasan > 15 Ha skala 1 : 5.000 atau 1: 10.000

• Sketsa/peta areal : memuat info wilayah administrasi pemerintahan, koordinat dan batas yang jelas dan dapat diketahui luasnya

• Jangka waktu Izin IUPHHK-HTR paling lama 60 (enam puluh) tahun

• HAPUSNYA IZIN :

a. dikembalikan oleh pemegang izin,

b. dicabut pemberi izin,

c. berakhirnya masa berlaku izin,

d. pemegang IUPHHK-HTR perorangan meninggal.

• Dicabut pemberi izin , apabila pemegang IUPHHK-HTR tidak melakukan kegiatan administratif dan kegiatan di lapangan selama masa 180 hari sejak penetapan izin

HUTAN TANAMAN RAKYAT

(HTR)

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Juni, 2009

Ditjen Perbendaharaan No. 47/2009: Juklak LPJ Bendahara

Permenhut No. 49/Menhut-II/2008 : Hutan Desa

<span class=”fullpost”>

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P. 49/Menhut-II/2008

TENTANG

HUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

</span>

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa;

b.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (5), Pasal 91 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41

1

Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN DESA.

2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2.

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

3.

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

4.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

5.

Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

6.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.

Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

8.

Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

9.

Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

10.

Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.

3

11.

Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.

12.

Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

13.

Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

14.

Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan desa adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

15.

Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.

16.

Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.

17.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

18.

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

19.

Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

20.

Penetapan areal kerja hutan desa adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan desa.

21.

Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

22.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

23.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

Pasal 2

(1)

Penyelenggaraan hutan desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari.

(2)

Penyelenggaraan hutan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan hutan desa meliputi :

a.

penetapan areal kerja;

b.

fasilitasi;

c.

perizinan;

d.

rencana kerja pengelolaan hutan desa;

e.

pelimpahan wewenang;dan

f.

pembinaan dan pengendalian.

BAB II

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN DESA

Bagian Kesatu

Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 4

(1) Kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang :

a.

belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan;

b.

berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

(2) Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rekomendasi dari kepala KPH atau kepala dinas kabupaten/kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

5

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 5

Penetapan areal kerja hutan desa dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Bupati/Walikota.

Pasal 6

(1)

Bupati/Walikota mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa kepada Menteri berdasarkan permohonan Kepala Desa, dengan dilampiri:

a.

peta dengan skala paling kecil 1 : 50.000; dan

b.

kondisi kawasan hutan antara lain fungsi hutan, topografi, potensi;

(2)

Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur setempat.

Pasal 7

(1)

Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

(2)

Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(3)

Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial sebagai koordinator Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

(4)

UPT Departemen Kehutanan terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat.

(5)

Hasil verifikasi UPT Departemen Kehutanan terkait dilaporkan kepada Tim Verifikasi, sebagai bahan pertimbangan.

(6)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : kepastian hak atau izin yang telah ada serta kesesuaian dengan fungsi kawasan.

(7)

Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.

Pasal 8

(1)

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Tim Verifikasi dapat menolak atau menerima seluruh atau sebagian usulan penetapan areal kerja hutan desa.

6

(2)

Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang ditolak, Tim Verifikasi atas nama Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur setempat.

(3)

Terhadap usulan penetapan areal kerja hutan desa yang diterima, Menteri menetapkan areal kerja hutan desa.

(4)

Penetapan areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.

BAB III

FASILITASI

Pasal 9

(1)

Fasilitasi dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan.

(2)

Jenis fasilitasi meliputi:

a.

pendidikan dan latihan;

b.

pengembangan kelembagaan;

c.

bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa;

d.

bimbingan teknologi;

e.

pemberian informasi pasar dan modal; dan

f.

pengembangan usaha.

(3)

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

(1)

Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibantu oleh pihak lain, antara lain:

a.

perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;

b.

lembaga swadaya masyarakat;

c.

lembaga keuangan;

d.

koperasi; atau

e.

BUMN/BUMD/BUMS.

(2)

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan fasilitasi sepanjang mendapat persetujuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

(3)

Kegiatan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan mulai dari tahap pengusulan penetapan areal Hutan Desa sampai dengan pengelolaan Hutan Desa.

7

BAB IV

HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

(1)

Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan.

(2)

Hak pengelolaan hutan desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan kaedah-kaedah pengelolaan hutan lestari.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 12

(1)

Terhadap areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati/Walikota mensosialisasikan kepada Kepala Desa yang wilayah administrasinya ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa.

(2)

Kepala Desa mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang penetapan areal kerja hutan desa.

(3)

Berdasarkan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa membentuk Lembaga Desa yang mengelola hutan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Hak pengelolaan hutan desa

Pasal 13

(1)

Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Gubernur melalui Bupati/walikota dengan melampirkan persyaratan:

a.

peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;

b.

surat pernyataan dari kepala desa yang menyatakan wilayah administrasi desa yang bersangkutan yang diketahui camat;

c.

luas areal kerja yang dimohon;dan

d.

rencana kegiatan dan bidang usaha lembaga desa.

8

(2)

Bupati/Walikota meneruskan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur dengan melampirkan surat rekomendasi yang menerangkan bahwa Lembaga Desa telah:

a.

mendapatkan fasilitasi;

b.

siap mengelola hutan desa; dan

c.

ditetapkan areal kerja oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Gubernur melakukan verifikasi.

(2)

Verifikasi paling sedikit dilakukan terhadap : keabsahan lembaga desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal kerja, kesesuaian rencana kerja.

(3)

Terhadap hasil verifikasi yang tidak memenuhi syarat, Gubernur menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

(4)

Terhadap hasil verifikasi yang memenuhi syarat, Gubernur memberikan hak pengelolaan hutan desa.

(5)

Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman verifikasi diatur oleh Gubernur.

Pasal 15

(1)

Hak pengelolaan hutan desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa.

(2)

Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa memuat :

a.

Luas hutan desa;

b.

Wilayah administrasi hutan desa;

c.

Fungsi hutan;

d.

Lembaga pengelola hutan desa;

e.

Jenis kegiatan pemanfaatan kawasan;

f.

Hak dan kewajiban; dan

g.

Jangka waktu hak pengelolaan.

(3)

Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 16

Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa disampaikan oleh Gubernur kepada Lembaga Desa dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota.

9

Bagian Keempat

Jangka Waktu Hak Pengelolaan Hutan Desa

Pasal 17

(1)

Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)

Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun satu kali oleh pemberi hak.

Bagian Kelima

IUPHHK dalam Hutan Desa

Pasal 18

(1)

Lembaga Desa pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat mengajukan IUPHHK dalam hutan desa yang terdiri dari IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman.

(2)

IUPHHK Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa hanya dapat diajukan pada areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa yang berada dalam Hutan Produksi.

(3)

Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa terdapat hutan alam yang berpotensi hasil hutan kayu, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa.

(4)

Dalam hal di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat dikembangkan hutan tanaman, maka Lembaga Desa dapat mengajukan permohonan IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa.

Pasal 19

(1)

Permohonan IUPHHK dalam Hutan Desa diajukan oleh Lembaga Desa kepada Menteri dengan melengkapi persyaratan:

a.

Foto copy peraturan desa tentang penetapan lembaga desa;

b.

Fotocopy Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa yang terkait;

c.

Fotocopy Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa;

d.

Rencana Kerja Hutan Desa yang sudah disahkan; dan

e.

Akta penetapan Lembaga Desa sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

(2)

Terhadap persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim untuk melakukan penilaian.

10

Pasal 20

(1)

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Menteri dapat menerima atau menolak.

(2)

Terhadap hasil penilaian yang ditolak, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan.

(3)

Terhadap hasil penilaian yang diterima, Menteri menetapkan IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa.

Pasal 21

(1)

Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Alam Dalam Hutan Desa kepada Gubernur.

(2)

Menteri dapat melimpahkan wewenang penerbitan IUPHHK Hutan Tanaman Dalam Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.

Pasal 22

(1)

Jangka waktu IUPHHK Hutan Desa berlaku sejak diterbitkan sampai berakhirnya Hak Pengelolaan Hutan Desa, kecuali dicabut oleh Pemberi Izin.

(2)

IUPHHK Hutan Desa dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali setiap satu tahun.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG HAK

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

Pemegang Hak Pengelolaan Hutan desa berhak:

a.

pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu;

b.

pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

budidaya tanaman obat;

11

b.

budidaya tanaman hias;

c.

budidaya jamur;

d.

budidaya lebah;

e.

penangkaran satwa liar; atau

f.

budidaya hijauan makanan ternak.

Pasal 25

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

pemanfaatan jasa aliran air;

b.

pemanfaatan air;

c.

wisata alam;

d.

perlindungan keanekaragaman hayati;

e.

penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

f.

penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 26

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

rotan;

b.

madu;

c.

getah;

d.

buah;

e.

jamur; atau

f.

sarang walet.

Pasal 27

Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

budidaya tanaman obat;

b.

budidaya tanaman hias;

c.

budidaya jamur;

d.

budidaya lebah;

e.

penangkaran satwa; atau

f.

budidaya sarang burung walet.

Pasal 28

Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b , dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a.

pemanfaatan jasa aliran air; 12

b.

pemanfaatan air;

c.

wisata alam;

d.

perlindungan keanekaragaman hayati;

e.

penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

f.

penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Pasal 29

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

a.

rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b.

getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 30

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, antara lain berupa pemanfaatan:

a.

rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b.

getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 31

Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi setelah mendapat Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan dalam pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun hutan tanaman.

Pasal 32

Dalam hal kegiatan pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dibatasi paling banyak 50 m3 (limapuluh meter kubik) per lembaga desa per tahun.

13

Pasal 33

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap lembaga desa.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 34

(1) Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa memiliki kewajiban:

a.

melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;

b.

menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa;

c.

melakukan perlindungan hutan;

d.

melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa; dan

e.

melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa.

(2) Lembaga Desa sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan desa memiliki kewajiban:

a.

untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan;

b.

untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan Alam sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RENCANA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

(1)

Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang hak dalam pengelolaan hutan desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2)

Rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.

Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD); dan

b.

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD). 14

Pasal 36

Dalam menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Lembaga Desa dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, atau pihak lain.

Bagian Kedua

Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)

Pasal 37

RKHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a merupakan rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 tahun yang menjamin berlangsungnya kelestarian fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat.

Pasal 38

(1)

RKHD meliputi aspek-aspek :

a.

Kelola kawasan;

b.

Kelola kelembagaan;

c.

Kelola usaha; dan

d.

Kelola sumberdaya manusia.

(2)

RKHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga desa yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan hak pengelolaan hutan desa.

Pasal 39

(1)

RKHD disahkan oleh Gubernur yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

(2)

Lembaga Desa menyampaikan RKHD yang telah disahkan Gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota.

Pasal 40

(1)

RKHD dapat direvisi oleh Lembaga Desa berdasarkan hasil musyawarah.

(2)

RKHD hasil revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disahkan oleh Gubernur dan disampaikan kepada Menteri, dan Bupati/Walikota. 15

Bagian Ketiga

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD)

Pasal 41

(1)

RTHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

(2)

RTHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana yang meliputi:

a.

rencana tata batas areal kerja;

b.

rencana penanaman;

c.

rencana pemeliharaan;

d.

rencana pemanfaatan; dan

e.

rencana perlindungan.

Pasal 42

(1)

RTHD disahkan oleh Bupati/Walikota yang dapat didelegasikan kepada Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di Kabupaten/kota.

(2)

Lembaga Desa menyampaikan RTHD yang telah disahkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 43

(1)

Lembaga Desa selaku pemegang hak pengelolaan hutan desa atau pemegang IUPHHK dalam hutan desa menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik, kepada :

a.

Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota terhadap pemegang HPH Desa.

b.

Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terhadap pemegang IUPHHK Hutan Desa.

(2)

Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(3)

Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

a.

rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:

1)

tata batas areal kerja;

16

2)

penanaman;

3)

pemeliharaan;

4)

pemanfaatan; dan

5)

rencana perlindungan;

b.

kendala dalam pelaksanaan:

1)

teknis; dan

2)

administrasi;

c.

Laporan kinerja merupakan bahan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa.

BAB VIII

PEMBINAAN , PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 44

(1)

Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaaan hutan desa yang efektif sesuai tujuan.

(2)

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

a.

pedoman;

b.

bimbingan;

c.

pelatihan;

d.

arahan; dan/atau

e.

supervisi

(3)

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:

a.

monitoring; dan/atau

b.

evaluasi.

Pasal 45

(1)

Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2)

Pembinaan dan Pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.

Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota;

b.

Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan desa yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

17

(3)

Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hutan desa yang dilaksanakan oleh pemegang hak atau izin:

a.

Menteri, menyusun pedoman pengelolaan hutan desa, monitoring, dan evaluasi;

b.

Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring, dan evaluasi;

c.

Bupati/Walikota, melakukan pelatihan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 46

(1)

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan hutan desa, dan/atau perbaikan terhadap kebijakan hutan desa.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 47

(1)

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan hutan desa dibebankan kepada Kas Desa.

(2)

Pembiayaan untuk fasilitasi, pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Hutan Desa dibebankan kepada:

a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c.

Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB IX

SANKSI

Pasal 48

(1)

Hak pengelolaan hutan desa hapus, apabila:

a.

jangka waktu hak pengelolaan telah berakhir;

b.

hak pengelolaan dicabut oleh pemberi hak sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang hak, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

c.

hak pengelolaan diserahkan kembali oleh pemegang hak pengelolaan dengan pernyataan tertulis kepada pemberi hak sebelum jangka waktu hak pengelolaan berakhir; atau

d.

pemegang hak pengelolaan tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan.

18

(2)

Proses penghapusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama antara pemberi dan pemegang hak.

Pasal 49

Hapusnya hak pengelolaan hutan desa atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang hak untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 50

(1)

Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa yang melanggar :

a.

Tidak menyusun rencana kerja hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu berlakunya hak pengelolaan hutan desa (RKHD);

b.

Tidak melaksanakan penataan batas; atau

c.

Tidak melakukan perlindungan hutan;

(2)

Sanksi administratif berupa pencabutan izin, terhadap pemegang hak pengelolaan hutan desa apabila :

a.

memindahtangankan atau mengagunkan serta mengubah status dan fungsi kawasan hutan;

b.

menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan hutan;

c.

tidak mengelola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari; atau

d.

tidak melaksanakan penatausahaan hasil hutan.

Pasal 51

Untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa atau IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa dikenakan sanksi sebagaimana sanksi yang dikenakan terhadap pemegang IUPHHK Hutan Alam atau pemegang IUPHHK Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan.

19

20

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2008

MENTERI KEHUTANAN,

ttd

H. M.S. KABAN

Diundangkan di : Jakarta

Pada tanggal : 5 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAM

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

SUPARNO, SH

NIP. 080068472


PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P. 37/Menhut-II/2007

TENTANG

HUTAN KEMASYARAKATAN

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 93

ayat (2), Pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat

(8), dan Pasal 98 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan perlu

menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan

Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran

Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor

167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3

2

Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana

Reboisasi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Hutan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta

Pemanfaatan Hutan;

9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG HUTAN

KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya

ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

2. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan

manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui

pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat setempat.

3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani

hak atas tanah.

3

4. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga

Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar

hutan, yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang

memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang

bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap

ekosistem hutan.

5. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu

dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai

kelompok masyarakat setempat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota

untuk diberdayakan.

6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Areal kerja hutan kemasyarakatan adalah satu kesatuan hamparan

kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau gabungan

kelompok masyarakat setempat secara lestari.

8. Penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan adalah pencadangan areal

kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja hutan kemasyarakatan.

9. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan

masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas,

pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi,

pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan

pengendalian.

10. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai

fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan

lestari.

11. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat

IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber

daya hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan

produksi.

12. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan kemasyarakatan

yang selanjutnya disingkat IUPHHK HKm adalah izin usaha yang diberikan

untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm

pada hutan produksi.

13. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang

tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat

lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan

tidak mengurangi fungsi utamanya.

14. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan

potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi

fungsi utamanya.

15. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan

mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak

merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

4

16. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk

memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan

tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

17. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil

hutan berupa kayu di Hutan Produksi dengan batasan waktu, luas

dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami.

18. Pemungutan hasi hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil

hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume

tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.

19. Pohon serbaguna (Multi Purpose Trees Species) adalah tumbuhan berkayu

dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi

penghidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung,

pencegah erosi, banjir, longsor. Budidaya tanaman tersebut tidak

memerlukan pemeliharaan intensif.

20. Rencana Kerja IUPHKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana

umum dan rencana operasional dalam hutan kemasyarakatan.

21. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan

kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam hutan

kemasyarakatan.

22. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di

bidang Kehutanan.

23. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan.

24. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Kedua

Azas dan Prinsip

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berazaskan:

a. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;

b. musyawarah-mufakat;

c. keadilan.

5

(2)Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

prinsip:

a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;

b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil

kegiatan penanaman;

c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman

budaya;

d. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;

e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;

f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;

g. adanya kepastian hukum;

h. transparansi dan akuntabilitas publik;

i. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Bagian Ketiga

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dimaksudkan untuk pengembangan

kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam

mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja

bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial

yang terjadi di masyarakat.

Pasal 4

Hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan

berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan

hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan hutan kemasyarakatan meliputi :

a. penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan;

b. perizinan dalam hutan kemasyarakatan;

c. hak dan kewajiban;

d. pembinaan, pengendalian dan pembiayaan;

e. sanksi;

6

BAB II

PENETAPAN AREAL KERJA HUTAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Pasal 6

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan

kemasyarakatan adalah kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi.

Pasal 7

Kawasan hutan lindung dan hutan produksi dapat ditetapkan sebagai areal

kerja hutan kemasyarakatan dengan ketentuan:

a. belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan; dan

b. menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan

Pasal 8

(1) Kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan izin kepada :

a. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas

kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya;

b. Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kewenangannya.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

sketsa areal kerja yang dimohon dan Surat Keterangan Kelompok yang

memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa.

(3) Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayah

administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batasbatas

yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.

(4) Berdasarkan permohonan-permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), selanjutnya :

a. Gubernur atau Bupati/Walikota mengajukan usulan penetapan areal

kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri setelah diverifikasi oleh

tim yang dibentuk Gubernur atau Bupati/Walikota.

b. Pedoman verifikasi ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota

selambat-lambatnya satu bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri

ini.

7

(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir (a) dilakukan sebagai

berikut :

a. Verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Provinsi atau

unsur Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab

di bidang Kehutanan.

b. Tim sebagaimana dimaksud pada butir a dapat didampingi oleh para

pihak terkait terutama LSM yang menjadi fasilitator.

c. Verifikasi dilakukan atas dasar kesesuian dengan rencana pengelolaan

yang telah disusun oleh KPH atau pejabat yang ditunjuk.

d. Tim melengkapi hasil inventarisasinya dengan data dasar masyarakat

dan data potensi kawasan.

e. Verifikasi antara lain meliputi : keabsahan surat Kepala Desa serta

kesesuaian areal untuk kegiatan Hutan Kemasyarakatan.

(6) Berdasarkan dari hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi

maka :

a. Tim verifikasi dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau

sebagian permohonan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan.

b. Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada butir

(a), tim verifikasi melaporkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.

c. Terhadap permohonan yang diterima untuk seluruh atau sebagian

sebagaimana butir (a) tim verifikasi menyampaikan rekomendasi

kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

(7)Berdasarkan hasil verifikasi, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan

usulan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kepada Menteri

Kehutanan dilengkapi dengan peta lokasi calon areal kerja hutan

kemasyarakatan dengan skala paling kecil 1 : 50.000, berdasarkan peta

dasar yang tersedia (peta rupa bumi), deskripsi wilayah antara lain

keadaan fisik wilayah, data sosial ekonomi dan potensi kawasan hutan,

yang diusulkan.

Pasal 9

(1) Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota, dilakukan verifikasi oleh

tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri.

(2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup

Departemen Kehutanan yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan

Planologi Kehutanan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

8

(3) Kepala Badan Planologi Kehutanan sebagai koordinator Tim Verifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan UPT Departemen

Kehutanan terkait untuk melakukan verifikasi ke lapangan.

(4) Verifikasi meliputi : kepastian hak atau ijin yang telah ada serta

kesesuaian dengan fungsi kawasan.

Pasal 10

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9, tim verifikasi

dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan penetapan

areal kerja hutan kemasyarakatan.

(2) Terhadap usulan yang ditolak sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tim verifikasi menyampaikan pemberitahuan penolakan tersebut

kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.

(3) Terhadap usulan yang diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri menetapkan areal kerja hutan

kemasyarakatan.

BAB III

PERIZINAN HUTAN KEMASYARAKATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Perizinan dalam hutan kemasyarakatan dilakukan melalui tahapan :

a. Fasilitasi; dan

b. pemberian izin.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 12

(1) Fasilitasi bertujuan untuk:

a. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola

organisasi kelompok;

b. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai

ketentuan yang berlaku.

c. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun

rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan;

d. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan

budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan

peningkatan nilai tambah hasil hutan;

9

e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat

melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;

f. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya

saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal;

g. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam

mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

(2) Jenis fasilitasi meliputi:

a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.

b. pengajuan permohonan izin

c. penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.

d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.

e. pendidikan dan latihan

f. akses terhadap pasar dan modal

g. pengembangan usaha.

(3) Fasilitasi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) wajib dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi.

(4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu

oleh pihak lain, antara lain:

a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;

b. lembaga swadaya masyarakat;

c. lembaga keuangan;

d. Koperasi; dan

e. BUMN/BUMD/BUMS.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat melakukan

fasilitasi sepanjang memiliki kesepakatan dengan masyarakat setempat

dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Bagian Ketiga

Pemberian Izin

Pasal 13

(1) IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.

(2) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang

dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk untuk kepentingan

lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang

merubah status dan fungsi kawasan hutan.

10

Paragraf 1

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm)

Pasal 14

IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan

kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada

kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan

kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri.

Pasal 15

IUPHKm yang berada pada:

a. hutan lindung, meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. pemanfaatan jasa lingkungan;

3. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

b. hutan produksi meliputi kegiatan:

1. pemanfaatan kawasan;

2. penanaman tanaman hutan berkayu

3. pemanfaatan jasa lingkungan;

4. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;

5. pemungutan hasil hutan kayu; dan

6. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 16

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. budidaya pohon serbaguna;

f. budidaya burung walet;

g. penangkaran satwa liar;

h. rehabilitasi hijauan makanan ternak.

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf a angka 2, dilakukan antara lain melalui kegiatan

usaha:

a. pemanfaatan jasa aliran air;

b. wisata alam;

c. perlindungan keanekaragaman hayati;

d. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; atau

e. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

11

(3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan antara lain melalui kegiatan

usaha:

a. rotan;

b. bambu;

c. madu;

d. getah;

e. buah; atau

f. jamur;

Pasal 17

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf b angka 1, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha:

a. budidaya tanaman obat;

b. budidaya tanaman hias;

c. budidaya jamur;

d. budidaya lebah;

e. penangkaran satwa; dan

f. budidaya sarang burung walet.

(2) Penanaman tanaman hutan berkayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 2, dalam hutan tanaman, dapat berupa:

a. tanaman sejenis; dan

a. tanaman berbagai jenis.

(3) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 3, dilakukan antara lain melalui

kegiatan usaha:

b. pemanfaatan jasa aliran air;

c. pemanfaatan air;

d. wisata alam;

e. perlindungan keanekaragaman hayati;

f. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan

b. penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon.

(4) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 4 dalam hutan alam, antara lain berupa pemanfaatan:

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,

pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran

hasil;

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan

pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran

hasil.

(5) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 4 dalam hutan tanaman, antara lain berupa

pemanfaatan:

12

a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman,

pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil;

b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu yang meliputi kegiatan

penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran

hasil.

(6) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b angka 5 dalam hutan alam pada hutan produksi diberikan hanya

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok

masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh)

meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selama

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(7) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 huruf b angka 6 dalam hutan produksi, dapat berupa pemungutan

rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman

obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh)

ton untuk setiap pemegang izin.

Pasal 18

Kegiatan pemanfaatan hasil hutan dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat(3), dan pasal 17 ayat (1),

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dilakukan secara

terintegrasi dalam pola wanatani (agroforestry) dengan stratifikasi tajuk untuk

menjamin kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.

Pasal 19

Berdasarkan penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan dan fasilitasi,

maka :

a. Gubernur, pada areal kerja hutan kemasyarakatan lintas kabupaten/kota

yang ada dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan

tembusan Menteri Cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan

Perhutanan Sosial, Bupati/Walikota, dan Kepala KPH.

b. Bupati/Walikota, pada areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kewenangannya memberikan IUPHKm dengan tembusan

kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan,

Gubernur, dan Kepala KPH;

Pasal 20

(1) Kelompok masyarakat yang telah memiliki IUPHKm dan akan

melanjutkan untuk mengajukan permohonan IUPHHK HKm wajib

membentuk koperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah

diberikannya izin.

13

(2) IUPHKm diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi setiap 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

IUPHHK HKm

Pasal 21

(1) Permohonan IUPHHK HKm diajukan oleh pemegang IUPHKm yang telah

berbentuk koperasi kepada Menteri.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri

dapat menerima atau menolak.

(3) Terhadap permohonan yang ditolak Menteri menyampaikan surat

pemberitahuan.

(4) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Menteri mengeluarkan IUPHHK HKm.

(5) Menteri dapat menugaskan penerbitan IUPHHK HKm kepada Gubernur.

Pasal 22

(1) IUPHHK HKm hanya dapat dilakukan pada hutan produksi.

(2) IUPHHK HKm pada hutan produksi diberikan untuk kegiatan pemanfaatan

hasil hutan tanaman berkayu yang merupakan hasil penanamannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Hak Pemegang IUPHKm

Pasal 23

Pemegang IUPHKm berhak:

a. mendapat fasilitasi

b. memanfaatkan hasil hutan non kayu,

c. memanfaatkan jasa lingkungan

d. memanfaatkan kawasan

e. memungut hasil hutan kayu

14

Paragraf 2

Hak Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 24

(1) Pemegang IUPHHK HKm berhak:

a. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya

untuk jangka waktu 1 tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan

IUPHHK HKm.

b. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya

sesuai dengan rencana operasional.

c. mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.

(2) Apabila jangka waktu IUPHHK HKm telah berakhir, dan dalam areal

IUPHKm masih terdapat tanaman yang akan ditebang, maka pemegang

IUPHKm dapat mengajukan permohonan IUPHHK HKm yang baru.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Pemegang IUPHKm

Pasal 25

Pemegang IUPHKm wajib :

a. melakukan penataan batas areal kerja;

b. menyusun rencana kerja;

c. melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengamanan;

d. membayar provisi sumberdaya hutan sesuai ketentuan;

e. menyampaikan laporan kegiatan pemanfatan hutan kemasyarakatan

kepada pemberi izin.

Paragraf 2

Kewajiban Pemegang IUPHHK HKm

Pasal 26

Pemegang IUPHHK HKm wajib :

a. membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

b. menyusun rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya

izin;

c. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu;

15

d. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan

kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak

menebang pohon yang bukan hasil tanaman).

e. melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tata usaha kayu hutan

tanaman.

f. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada

pemberi izin.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

(1) Rencana Kerja dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHKm

dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian

bagi Pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Jenis rencana kerja dalam hutan kemasyarakatan terdiri dari:

a. Rencana Umum; dan

b. Rencana Operasional.

(3) Penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam hutan

kemasyarakatan dilakukan oleh pemegang IUPHKm dengan difasilitasi

oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau pihak lain.

(4) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada pemerintah daerah pemberi

izin atau pihak lain.

(5) Rencana Umum disahkan oleh :

a. Gubernur, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan lintas

Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kerjanya;

b. Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan kemasyarakatan yang ada

dalam wilayah kerjanya.

(6) Rencana Operasional disahkan oleh :

a. Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan lintas Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah

kerjanya;

b. Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, untuk areal kerja hutan

kemasyarakatan yang ada dalam wilayah kerjanya.

(7) Rencana umum dan rencana operasional disampaikan kepada pemerintah

daerah dan pemberi izin sebagai bahan untuk pengendalian.

16

Paragraf 2

Rencana Umum

Pasal 28

(1) Rencana umum dalam hutan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pemanfaatan hutan

kemasyarakatan yang menjamin kelestarian fungsinya secara ekonomi,

ekologi dan sosial.

(2) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan

hutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan batas areal

kerja masing-masing anggota kelompok, rencana penanaman, rencana

pemeliharaan, rencana pemanfaatan, rencana perlindungan yang disusun

dan dipahami oleh kelompok masyarakat penyusunnya.

(3) Rencana umum disusun oleh kelompok atau gabungan kelompok

pemegang izin yang dilakukan secara partisipatif dalam satu kesatuan izin

pemanfaatan hutan kemasyarakatan untuk satu periode jangka waktu izin

pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

(4) Dalam penyusunan rencana umum pengelolaan hutan, masyarakat dapat

meminta fasilitasi dari pemerintah daerah dan pemberi izin atau pihak lain.

Paragraf 3

Rencana Operasional

Pasal 29

(1) Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)

huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang

memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang

akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

(2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin

dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mengacu pada Rencana

Umum.

Paragraf 4

Rencana Kerja IUPHHK HKm

Pasal 30

(1) Dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu disusun rencana kerja IUPHHK

HKm.

(2) Rencana kerja IUPHHK HKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

merupakan rencana operasional yang memuat rencana pemanfaatan kayu

yang meliputi luas dan volume dalam waktu tertentu.

17

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 31

(1) Pemegang IUPHKm dan IUPHHK HKm menyusun dan menyampaikan

laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan

Pasal 26 , kepada pemberi izin:

a. Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati/Walikota;dan

atau

b. Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri;

dan/atau

c. Menteri, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2) Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit satu kali dalam

satu tahun.

(3) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

yang memuat antara lain:

a. rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:

- tata batas areal kerja;

- penanaman;

- pemeliharaan;

- pemanfaatan; dan

- rencana perlindungan;

b. kendala dalam pelaksanaan:

- teknis; dan

- administrasi;

c. tindak lanjut.

BAB V

PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN

Bagian Kesatu

Perpanjangan Izin

Pasal 32

Permohonan perpanjangan IUPHKm diajukan kepada Gubernur atau

Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum izin berakhir.

18

Bagian Kedua

Hapusnya Izin

Pasal 33

(1) IUPHKm hapus, apabila :

b. jangka waktu izin telah berakhir;

c. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada

pemegang izin;

d. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis

kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;

e. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak

memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;

f. secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak;

(2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu

diaudit oleh pemberi izin.

(3) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban

finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh

pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin

terselenggaranya pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang efektif sesuai

tujuan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:

a. pedoman;

b. bimbingan;

c. pelatihan;

d. arahan; dan/atau

e. supervisi

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. monitoring; dan/atau

b. evaluasi.

19

Pasal 35

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat

(1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

(2) Pembinaan dan pengendalian oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan Gubernur, dan/atau

Bupati/Walikota;

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bupati/Walikota;

(3) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan

pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemegang izin:

a. Menteri, menyusun pedoman penyelenggaraan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan, melakukan monitoring dan evaluasi;

b. Gubernur, memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring,

dan evaluasi;

c. Bupati/Walikota, melakukan fasilitasi sebagaimana tersebut pada

pasal 12 melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi

secara partisipatif.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan

kemasyarakatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

(2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan

pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan perbaikan terhadap kebijakan

hutan kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 37

Pembiayaan untuk penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dapat bersumber

dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau

c. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

20

BAB VII

SANKSI

Pasal 38

(1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan terhadap

Pemegang izin usaha dalam Hutan kemasyarakatan yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26

(2) Sanksi berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang izin usaha

dalam hutan kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 .

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

(1) Dengan berlakunya peraturan ini maka:

a.Terhadap kegiatan hutan kemasyarakatan yang sudah mendapatkan

izin sementara berdasarkan ketentuan peraturan sebelum peraturan

Menteri Kehutanan ini, dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk

oleh Menteri.

b. Berdasarkan evaluasi, Bupati/Walikota menetapkan izin usaha

pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau membatalkan izin

sementara.

c. Terhadap izin sementara yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota,

selanjutnya dapat diproses melalui permohonan baru sesuai

ketentuan Peraturan ini.

d. Areal hutan kemasyarakatan yang pernah ditetapkan sebagai areal

kerja proyek pembangunan hutan kemasyarakatan dan areal kerja

social forestry yang tercantum dalam Rencana Teknik Social Forestry,

ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Menteri

setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

e. Terhadap areal kegiatan hutan kemasyarakatan yang telah dilakukan

proses pendampingan oleh pemerintah daerah dan pihak lain

berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995, SK

Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 dan SK Menhut No. 31/Kpts-

II/2001, ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan oleh

Menteri setelah dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Menteri.

f. IUPHHK HKm pada areal kerja hutan kemasyarakatan sebagaimana

butir a dan d diberikan kepada koperasi masyarakat setempat

pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan dalam

hutan produksi.

21

g. Terhadap kawasan hutan yang pernah diusulkan sebagai areal

kegiatan hutan kemasyarakatan oleh Bupati/Walikota, dilakukan

evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri.

h. Berdasarkan hasil evaluasi kawasan hutan yang diusulkan

sebagaimana dimaksud pada huruf g, Menteri dapat menetapkan

areal kerja hutan kemasyarakatan.

i. Terhadap areal yang pernah dicadangkan oleh Kakanwil sebagai areal

hutan kemasyarakatan berdasarkan SK 677/Kpts-II/1998 dievaluasi

oleh Tim yang dibentuk Menteri untuk ditetapkan sebagai areal kerja

hutan kemasyarakatan.

(2) Setelah Menteri menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota

memberikan IUPHKm sesuai ketentuan peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang

Pemberdayaan Masyarakat Setempat Di Dalam dan/atau Di sekitar Hutan

Dalam Rangka Social Forestry, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Jakarta

Pada tanggal : 7 September 2007

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI KEHUTANAN,

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

Suparno, SH

NIP 080068472 H. M.S. KABAN

Salinan Peraturan ini, disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;

2. Pejabat Eselon Satu Lingkup Departemen Kehutanan;

3. Gubernur di seluruh Indonesia;

4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

5. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang

Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.